Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Rentetan musibah ini dinilai semakin parah hingga mulai mengganggu aktivitas krusial masyarakat, termasuk jalur penerbangan.
Menurut Eddy, rentetan musibah ini menunjukkan sistem pengelolaan hutan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada langkah reaktif pemadaman saat kejadian. Ia mendukung penuh upaya penguatan penegakan hukum terhadap seluruh pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Tindakan hukum harus diberlakukan secara adil bagi individu maupun korporasi apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran. Strategi pencegahan karhutla tidak akan berjalan efektif apabila para pelaku masih memiliki ruang untuk melakukan pembakaran tanpa konsekuensi hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak boleh ada impunitas dalam persoalan karhutla. Kalau ada pihak yang sengaja membakar atau lalai mengelola lahannya sehingga menyebabkan kebakaran, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Penegakan hukum harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan," tegas Eddy dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Setelah penegakan hukum diperkuat, Indonesia dinilai sangat membutuhkan pendekatan ekonomi agar perlindungan hutan dapat berlangsung berkelanjutan. Salah satu instrumen penting yang wajib diperkuat adalah ekosistem pengelolaan serapan karbon hutan.
Hutan yang terjaga kelestariannya dipercaya memiliki nilai ekonomi tinggi melalui kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon. Masyarakat maupun jajaran pemerintah daerah berhak memperoleh manfaat langsung dari keberhasilannya dalam menjaga tutupan lahan hijau.
"Hutan menyimpan karbon yang dapat memiliki nilai ekonomi. Kalau nilai karbon tersebut dapat dikelola secara kredibel, menjaga hutan akan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat nyata," katanya.
Menurut Eddy, skema ekonomi karbon harus dirancang sedemikian rupa agar manfaatnya terdistribusi merata dan tidak berhenti pada pemerintah atau pemegang konsesi saja. Keuntungan tersebut mutlak harus bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar yang hidup bergantung pada kelestarian hutan.
"Masyarakat harus mendapatkan manfaat langsung dari hutan yang mereka jaga. Semakin baik hutan dipertahankan, semakin besar potensi nilai karbon dan jasa lingkungannya. Dengan demikian, menjaga hutan menjadi pilihan ekonomi yang rasional dibandingkan membuka atau membakar hutan," tegasnya.
Penanganan karhutla memang tetap membutuhkan proses patroli, sistem peringatan dini, pengelolaan lahan gambut, hingga pemadaman cepat. Namun, seluruh instrumen tersebut wajib ditempatkan dalam strategi jangka panjang berupa penjagaan nilai ekonomi hutan.
Eddy juga secara khusus mendorong pemerintah pusat agar bersedia memberikan penghargaan bagi daerah yang berprestasi. Wilayah yang berhasil mempertahankan tutupan hutannya dan sukses menekan emisi harus memperoleh insentif fiskal.
"Jangan hanya memberikan target kepada daerah untuk menjaga hutan. Berikan pula insentif atas keberhasilannya. Daerah yang mampu menekan deforestasi dan karhutla serta mempertahankan stok karbon harus mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar," pungkas Eddy.
(akn/ega)
