Jakarta -
DPRD Kota Surabaya melakukan konsultasi ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta pekan kemarin. Konsultasi itu terkait rencana pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur.
Dari hasil konsultasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni membeberkan Surabaya dinilai memenuhi syarat untuk mengambil opsi pembiayaan alternatif.
"Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif," kata Arif Fathoni dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana pembiayaan alternatif ini akan diajukan pada periode 2026-2027 dengan nilai total Rp 3,15 triliun. Rinciannya, pinjaman melalui PT SMI sebesar Rp 2,71 triliun dan Bank Jatim sebesar Rp 447,8 miliar.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, antara lain Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan Flyover Dolog, pembangunan Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, pembangunan Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan.
Menurut politisi yang akrab disapa Mas Toni ini, pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya. Ia mencontohkan proyek Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung 2025 dan diyakini akan menumbuhkan pusat usaha baru serta lapangan kerja.
"Kami optimistis di 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan dampaknya," ujarnya.
DPRD Surabaya, lanjutnya, akan mengawal pelaksanaan pinjaman ini agar sesuai dengan rencana dan menghindari potensi penyimpangan (Fraud).
"Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan, " tegas Mas Toni.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya Surabaya berbenah menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028 mendatang.
"Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur dapat menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah ini," tambahnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Mas Toni berharap APBD Surabaya 2026 tetap berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menilai sektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian, seiring dengan upaya Surabaya mengembangkan diri sebagai gaming city.
"Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat, Surabaya dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memacu tumbuhnya ekonomi kreatif dan kualitas sumber daya manusia," katanya.
(anl/ega)
