Rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diwarnai perdebatan. Pimpinan hingga anggota Komisi IX DPR menyebut Menkes dan Mensos tak menjalankan kesepakatan rapat dengan DPR terkait 11 juta peserta PBI BPJS.
Momen debat itu terjadi setelah Mensos selesai menyampaikan pemaparan rapat di Komisi IX DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris memotong jalannya rapat menanyakan kesepakatan rapat pada 9 Februari 2026.
"Sori ya sebelum kita lanjut, kenapa saya katakan penegasan ini penting di awal? Supaya frekuensinya sama, semua yang ada di sini. Berarti kesepakatan rapat yang pernah dibuat di Komisi IX maupun di pimpinan DPR tanggal 9 Februari kan tidak dijalankan," kata Charles Honoris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Charles menyebut, berdasarkan kesimpulan rapat itu, harusnya pemerintah mengaktifkan kembali 11 juta peserta PBI BPJS yang sempat dinonaktifkan sehingga mendapat layanan BPJS.
"Kan kesepakatan rapatnya adalah 11 juta yang dinonaktifkan tetap mendapatkan layanan selama 3 bulan. Sedangkan kalau dari paparan yang baru saja kita lihat, yang direaktivasi awalnya hanya 100 sekian ribu ya, yang merupakan pasien catastrophic dan lain-lain sekarang menjadi 2 juta sekian," ucap Charles.
"Artinya, masih ada sekitar 9 juta orang yang tidak bisa mengakses layanan sampai hari ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Ini biar frekuensinya sama dulu nih, ya," lanjut dia.
Menkes Budi lalu menjawab bahwa 9 juta yang belum direaktivasi tetap mendapatkan layanan. Pelayanan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan DPR pada Februari lalu.
"Bapak, kalau boleh meluruskan penegasannya boleh? Supaya sama gitu, Pak. Jadi, yang 11 juta ini, kalau mereka datang ke layanan kesehatan akan dilayani. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat, untuk 11 juta orang ini, sesuai dengan kesepakatan DPR, kalau mereka sakit, datang ke rumah sakit, itu akan dilayani," jawab Budi.
"Dan mereka diminta mereaktivasi segera yang prosesnya sudah difasilitasi oleh Kemensos, dengan asumsi apa? Supaya kalau mereka memang ternyata ada desil 10, ya kita minta reaktivasinya masuk ke apa PBPU mandiri. Jadi, jadi untuk meluruskan saja bahwa yang 11 juta ini tetap dilayani," sambungnya.
Sementara itu, Mensos lalu meminta agar kesepakatan rapat bersama DPR pada 9 Februari dibuka. Menurut Mensos, hal tersebut perlu dilakukan agar ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR.
"Jadi gini, kalau biar sama frekuensinya, dibuka saja hasil kesepakatan dengan DPR yang tadi saya sebut tiga yang lain. Coba dilihat satu per satu. Kita buka hasil kesepakatannya biar frekuensinya sama. Nanti tafsirnya kita berbeda. Jadi lebih baik kita kembali kepada keputusan tertulis, kesepakatan tertulis tanggal berapa tadi itu, 9 Februari. Kita buka bersama-sama. Kalau nanti nggak ada pedoman repot ya," tutur Gus Ipul.
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene lalu membuka kesimpulan rapat pada 9 Februari lalu. Pada kesimpulan rapat tersebut tertulis bahwa dalam 3 bulan ke depan layanan kesehatan terhadap 11 juta peserta PBI tetap dilayani.
"Senin, 9 Februari 2026, kesimpulannya, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Itu kesepakatan kita antara DPR dan pemerintah tanggal 9," ucap Felly.
Gus Ipul lalu mengatakan pihaknya sudah menjalankan kesimpulan rapat itu. Menurutnya, 11 juta penerima PBI tetap dilayani ketika sakit.
"Semua layanan. Jadi 11 juta itu kalau sakit, semua layanannya dibuka. Kalau sakit. Kalau sakit lho ya. Kalau nggak sakit, kan nggak perlu," ujarnya.
"Iya, Pak. Ya kalau nggak sakit, buat apa, mereka nggak mau," timpal Felly.
Kemudian, anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Chaniago turut bersuara dalam rapat. Irma menilai Gus Ipul membolak-balikkan pernyataan dalam paparannya.
"Pimpinan, mohon maaf, Pimpinan. Mohon maaf, Pimpinan. Saya kira, pemahaman Menteri Sosial ini perlu di-clear-kan dulu. Bahwa jelas dalam kesepakatan itu ditulis semua layanan. Nggak perlu lagi ya ada kata-kata kalau dia menderita catastrophic dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan kemarin. Jangan juga kemudian berbalik-balik," tutur Irma.
"Saya kira ini harus ditegaskan nih, ya. Ini untuk masyarakat lho, ya. Layanan primer ini penting bagi masyarakat. Amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pak Menteri Kesehatan juga tuh, ya. Jangan suka berbalik-balik. Lihat dulu kesepakatannya. Baru bicara," lanjut dia.
Felly lalu menengahi perdebatan Komisi X DPR dengan Menkes dan Mensos. Felly meminta Menkes dan Mensos memastikan 11 juta penerima PBI BPJS tetap dilayani.
"Baik, terima kasih. Jadi Pak Menteri Sosial, jadi ini memang pastikan orang yang mau ke rumah sakit yang membutuhkan layanan ya. Yang tidak membutuhkan, mereka takut ke rumah sakit, jangan kena virus yang lain, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini 'dan PBI-nya dibayarkan pemerintah', artinya PBI ini masih dibayarkan oleh pemerintah selama 3 bulan, sejumlah, memang tidak disebutkan angka di sini, dibayarkan pemerintah," jelas Felly.
Felly menegaskan pihaknya mengingatkan ini karena kondisi di lapangan berbeda. "Tapi poin ini, Bapak-bapak, kita harus sampaikan keadaan kami di lapangan, ini banyak rumah sakit yang tidak menjalankan. Dan mereka mengeluh kepada kami sebagai wakil rakyatnya. Jadi ini penting," imbuh dia.
Simak juga Video: Mensos Ungkap 869 Ribu Peserta PBI-JK Sudah Aktif Lagi
(maa/rfs)
