Jakarta -
Ketua Umum (Ketum) Gerakan Rakyat, yang juga jubir Anies Baswedan pada Pilpres 2024, Sahrin Hamid, mundur sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo. Surat pengunduran diri Sahrin disampaikan langsung kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Sahrin menyebut keputusan itu diambil menindaklanjuti dirinya yang diberi amanah sebagai Ketum Partai Gerakan Rakyat. Ia juga ingin menjunjung integritas BUMD.
"Bahwa pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di dalam Rapat Kerja Nasional I 2026 Gerakan Rakyat, kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031 dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan," kata Sahrin kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sahrin, yang masih berstatus jubir Anies, mengatakan pengunduran diri itu telah disampaikan kepada Pramono kemarin. Ia menyebut persyaratan sebagai komisaris tak boleh dari partai politik.
"Persyaratan untuk menjabat komisaris tidak diperbolehkan berasal dari partai politik," tuturnya.
Ia menjelaskan mandat yang diterima untuk memimpin partai mengharuskannya segera berfokus pada penyusunan kepengurusan partai di seluruh tingkatan.
"Untuk menjaga integritas terhadap kepatuhan ketentuan hukum tersebut di atas, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari posisi sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo," sambungnya.
Adapun ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan bahwa tahun ini akan menjadi partai politik setelah menggelar rakernas. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
"Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan," ujar Ketum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam live YouTube Gerakan Rakyat, Minggu (18/1).
Sahrin menyebut perjuangan Gerakan Rakyat dari 2023 tentu memiliki harapan yang semakin tinggi. Dia menetapkan bahwa ormas ini akan menjadi sebuah parpol dengan nama Partai Gerakan Rakyat.
"Dan di awal 2026, kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini, melalui rapat kerja nasional, telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat," katanya.
"Tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini," tambahnya.
(dwr/gbr)
