Jakarta -
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri Indonesia (ARDINDO), Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya kolaborasi antara asosiasi dunia usaha dengan pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki nilai yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp1.200 triliun dalam APBN dan APBD secara nasional setiap tahunnya. Angka tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku usaha nasional, termasuk UMKM dan distributor dalam negeri untuk terlibat aktif dalam rantai pasok pemerintah.
"Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Melalui peran asosiasi seperti ARDINDO, kita ingin memastikan pelaku usaha dalam negeri semakin siap, tertib, dan mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah secara profesional," ujar Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bamsoet menuturkan hal tersebut saat bertemu dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa dan jajaran pejabat utama LKPP di Jakarta.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR ke-7 ini menekankan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola pengadaan. Pemerintah sendiri melalui LKPP terus mendorong implementasi e-procurement, termasuk pemanfaatan katalog elektronik dan toko daring.
Sampai tahun 2025, nilai transaksi melalui e-katalog nasional telah melampaui Rp500 triliun menunjukkan pergeseran signifikan dari sistem manual ke sistem digital.
"Ke depan, kita harus bergerak menuju sistem yang sepenuhnya paperless dan berbasis digital. Administrasi pengadaan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik atau tanda tangan basah, tetapi menggunakan sistem yang lebih cepat, aman, dan akuntabel," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan bahwa partisipasi asosiasi dalam ekosistem toko daring pemerintah harus dilakukan secara fair dan sesuai regulasi yang berlaku.
Bamsoet mendorong agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, tanpa diskriminasi, dengan tetap mengedepankan kualitas dan daya saing produk dalam negeri.
"Kita ingin ekosistem pengadaan ini inklusif, terbuka, dan kompetitif. Semua pelaku usaha punya peluang yang sama selama memenuhi syarat dan mampu memberikan kualitas terbaik," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, ARDINDO sendiri telah menyiapkan platform digital bernama Ardindo Apps yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pengadaan pemerintah.
Platform ini diharapkan dapat terintegrasi dengan ekosistem toko daring pemerintah yang selama ini dikelola LKPP sehingga memudahkan instansi dalam mencari produk, melakukan transaksi, hingga pengelolaan dokumen secara real time.
"Sinergi antara LKPP dan ARDINDO harus menjadi contoh bagaimana negara dan dunia usaha berjalan beriringan. Tujuannya jelas, menciptakan sistem pengadaan yang modern, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, pengurus ARDINDO yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Herman Heru, Bendahara Umum Yogi Soepaat, Wakil Ketua Umum Berry B. Purba, Ketua Bidang Organisasi Faiz Martak serta Ketua ARDINDO Jawa Barat Raditya Indrajaya.
Lihat juga Video: Jadi Kepala LKPP, Ini yang Akan Dilakukan Hendrar Prihadi
(akn/ega)
