Jakarta -
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi dibentuknya Serikat Wartawan Senior Indonesia (SW60+). Menurutnya, deklarasi SW60+ hadir pada momentum yang tepat, ketika Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa fragmentasi sosial, polarisasi politik, serta derasnya arus disinformasi di ruang digital yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Dia menilai Fenomena polarisasi sosial di Indonesia kian terasa dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang demonstrasi sepanjang tahun 2025 terjadi di berbagai daerah dengan skala besar, bahkan melibatkan puluhan ribu massa dan memicu ketegangan sosial di sejumlah wilayah.
Di ruang digital, kata dia, polarisasi juga terlihat dari dampak percakapan di media sosial, di mana satu isu dapat memicu jutaan interaksi dengan dominasi sentimen negatif dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbelah dalam cara pandang terhadap isu-isu publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sedang menghadapi situasi di mana ruang publik dipenuhi informasi yang tidak semuanya benar. Polarisasi sosial semakin tajam, bahkan berdampak ke hubungan antar warga. Dalam kondisi seperti ini, peran wartawan senior sangat penting untuk menjaga arah dan akal sehat publik," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ini memaparkan, maraknya hoaks dan disinformasi memperkeruh situasi. Sepanjang tahun 2025, sangat banyak beredar isu hoaks, mulai dari video kerusuhan, isu pejabat mundur, hingga narasi konflik yang ternyata tidak benar. Bahkan, keberadaan buzzer kini menjadi bagian dari ekosistem informasi yang secara aktif memengaruhi opini publik dan cara masyarakat berpikir.
"Kita tidak bisa menutup mata bahwa perang informasi sedang terjadi. Hoaks, propaganda, dan manipulasi narasi menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Di sinilah wartawan senior harus mengambil peran sebagai penjernih sekaligus penyeimbang," tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan politik identitas menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga persatuan bangsa.
Eksploitasi isu agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu dalam kontestasi politik telah mempersempit ruang dialog dan memperbesar potensi konflik horizontal. Dalam situasi ini, media memiliki peran yang sangat menentukan, apakah akan menjadi pemicu konflik atau justru menjadi peredam.
"Karenanya, pers harus berdiri di garis depan dalam melawan politik identitas dan provokasi. Media tidak boleh terjebak dalam framing yang memperuncing perbedaan, tetapi harus mendorong persatuan," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, deklarasi SW60+ digelar di Jakarta pada Jumat (17/4).Hadir antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud, Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Ketua SW60+ Wahyu Muryadi, Anies Baswedan, Arsjad Rasjid, Budiman Tanuredjo, Suryopratomo, Panda Nababan, Eros Djarot, Sujiwo Tedjo, Susi Pudjiastuti, Saleh Husin, Rudiantara, Nasir Tamara, Todung Mulya Lubis, Don Bosco Selamun, Sofwan Wanandi, Kemal Effendi Gani, Marah Sakti Siregar serta para wartawan senior lainnya.
(akd/ega)
