Jakarta -
Surat Kabar Pemandangan edisi 18 Maret 1953 membuat gusar pemerintah. Pemberitaannya terkait rencana penanaman modal asing baru di 21 macam industri dianggap membocorkan rahasia negara. Perdana Menteri Wilopo meminta Kejaksaan Agung mengusutnya dan meminta pertanggungjawaban Asa Bafagih sebagai Pemimpin Redaksi Pemandangan.
Namun dalam pemeriksaan, Asa yang merupakan kependekan dari Abdillah bin Syech bin Ali menolak untuk mengungkapkan sumber beritanya dengan alasan kode etik jurnalistik. Dia pun didakwa melanggar Pasal 224 KUHP karena tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi. Karena berbagai kalangan menentang dan mencemooh upaya hukum, Jaksa Agung R. Soeprapto akhirnya menghentikan perkara tersebut pada 15 Agustus 1953.
"Perkara yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Bafagih itu kemudian dikenal sebagai Hak Ingkar dalam dunia jurnalistik di tanah air," ungkap Nabiel A. Karim Hayaze dalam acara peluncuran buku "Asa Bafagih: Diplomat dan Tokoh Pers Indonesia" di Antara Heritage, Minggu (54/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam acara yang dipandu Hadi Nur Ramadhan dari Rumah Sejarah Indonesia itu antara lain mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Wartawan Senior Bambang Wiwoho, Direktur Utama LKBN ANTARA, Benny Siga Butarbutar, pengusaha dan pegiat literasi Haidar Bagir, serta segenap anggota keluarga besar Asa Bafagih.
Peluncuran buku "Asa Bafagih: Diplomat dan Tokoh Pers Indonesia" (Foto: Dok. Istimewa)
Nabiel mengaku menyusun buku tokoh kelahiran Tanah Abang, 14 Desember 1918 itu sejak 2016 ketika dirinya masih beraktivitas di Papua Nugini. Dari penelusuran ke berbagai arsip, buku-buku lama, tulisan-tulisan yang tercecer di berbagai media massa, hingga sejumlah dokumen terungkap bahwa Asa Bafagih yang nyaris luput dalam perbincangan dan ingatan publik ternyata tokoh besar di bidang jurnalistik dan diplomasi.
Bersama Adam Malik ia terlibat dalam penyebaran berita Proklamasi 1945 melalui Kantor Berita Antara. Ia pernah berkiprah di harian Merdeka milik BM Diah, dan menjadi mentor Harmoko yang dikemudian hari menjadi Menteri Penerangan. Di lingkungan Nahdlatul Ulama, Asa Bafagih adalah pendiri Duta Masyarakat.
"Namun di lingkungan generasi muda NU namanya nyaris tak dikenal, tak pernah diperbincangkan. Kalau bicara sosok orang NU yang menjadi wartawan dan membidani Duta Masyarakat mereka cuma mengenal Mahbud Djunaidi," kata RM Joko Prawoto Mulyadi alias Okky Tirto.
Tak cuma itu. Bila kita mengklik nama 'Asa Bafagih' di Wikipedia, Okky melanjutkan, informasi yang muncul hanya tiga kalimat. Begitu pun di Youtube hanya ada penggalan pidato saat di Tanjung Priok dengan durasi sekitar satu menit. "Ini sungguh ironi," ujarnya.
Peluncuran buku "Asa Bafagih: Diplomat dan Tokoh Pers Indonesia" (Foto: Dok. Istimewa)
Tak jelas benar kenapa nama Asa Bafagih seolah tiba-tiba lenyap dalam catatan sejarah. Padahal hingga pertengahan 1970-an, menurut kesaksian putra ketujuh, Rusdi Jayaputra, ayahnya cukup terkenal dan disegani di kalangan wartawan. Setiap minggu publik biasa menunggu tulisannya di harian Merdeka. "Oplahnya pasti naik 10 ribuan setiap kali ada tulisan Ayah," kata Rusdi.
Asa Bafagih juga punya hubungan dekat dengan Presiden Soeharto. Salah satu indikasinya, kata Rusdi, sang Ayah pernah diajak menunaikan ibadah bersama ke Mekkah.
Sekalipun kerap mengkritisi pemerintah di masa Orde Lama, Asa Bafagih juga bersahabat dengan Presiden Sukarno. Pada 18 September 1960, Presiden Sukarno melantiknya menjadi Duta Besar (Dubes) Sri Lanka bersamaan Ny. Supeni yang menjadi Dubes RI untuk Ameriksa Serikat. Empat tahun kemudian, Asa dipercaya menjadi Dubes di Aljaair merangkap Tunisia. Berkat penguasaan bahasa Arab dan Perancis, ia memiliki hubungan dekat dengan Presiden Boumedienne maupun Menlu Botafika dan tokoh-tokoh nasional Aljazair.
Hal menarik lainnya dari sosok Asa Bafagih, menurut Abdullah Abubakar Batarfie dari Al-Irsyad, tidak memberikan nama kepada delapan anaknya dengan embel-embel Fam Hadhdrami. Mereka adalah Achmad, Habibah Kusuma Wardani, Nuril Kamil, Ramzi, Yusri, Muhammad Wardy, Rusdi Jayaputra, dan Fitri Budi Satria. "Ini menunjukkan betapa beliau isu sangat membumi," ujarnya.
Kiprah Asa Bafagih sebagai jurnalis, birokrat dan politisi berakhir di Solo pada 13 Desember 1978. Jasadnya dikebumikan di Pemakaman Karet, Jakarta. Empat tahun kemudian, 19 April 1982, Menteri Penerangan Harmoko menyerahkan Penghargaan Dewan Pers untuk Asa Bafagih sebagai "Perintis Pers Indonesia".
Namun menurut Nabiel, dengan menyimak semua rekam jejaknya, ia layak dikenang sebagai Pahlawan Nasional. "Bukan karena gelar itu sendiri, melainkan sebagai penanda kejujuran Sejarah."
Simak juga Video 'Banten jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2026':
(jat/yld)
