Jakarta -
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan kelompok Asia-Pasifik menominasikan RI sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai nominasi tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan negara-negara anggota kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan komitmen Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.
"Saya mengapresiasi langkah penting diplomasi Indonesia di panggung internasional, dengan dinominasikannya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) untuk tahun 2026," kata Amelia dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
"Nominasi ini mencerminkan kepercayaan yang kuat dari negara-negara anggota kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan komitmen Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, proses pencalonan yang berjalan melalui mekanisme yang disepakati bersama, menunjukkan Indonesia dipandang mampu menjadi jembatan dialog yang inklusif dan objektif dalam menghadapi berbagai isu HAM yang kompleks. Dia mengatakan Indonesia memiliki peluang strategis untuk menunjukkan kepemimpinan yang mengedepankan dialog, serta kerja sama multilateral.
"Namun saya juga ingin menegaskan, kritik publik adalah bagian dari ekosistem demokrasi. Kritik menjadi pengingat agar komitmen HAM tidak berhenti pada diplomasi luar negeri, tetapi juga tercermin nyata di dalam negeri," ujarnya.
Menurut dia, pencalonan tersebut dapat menjadi alat ukur sekaligus pendorong percepatan pembenahan kebijakan HAM nasional. Pemerintah, kata Amelia, perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang sejalan dengan standar HAM internasional.
"Pada akhirnya, ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia. Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif-yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia," tuturnya.
RI Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, berterima kasih kepada negara-negara anggota APG yang telah menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Dia berjanji amanah itu akan dijalankan Indonesia dengan kepemimpinan yang adil dan mengedepankan perlindungan HAM bagi semua kelompok.
"Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026," kata Sugiono dalam unggahan di akun Instagram Menlu RI seperti dilihat, Rabu (24/12).
(amw/gbr)
