Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional untuk penanggulangan karhutla.
"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).
"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPP PKB itu juga menuntut penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih terhadap seluruh pihak, baik yang sengaja maupun lalai hingga menyebabkan karhutla. Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berdampak pada kesehatan masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, hingga menjadi sorotan Singapura akibat kabut asap lintas batas.
Ia prihatin melihat aktivitas sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk. Oleh karena itu, ia mendorong agar penanganan karhutla diserahkan penuh kepada satu lembaga saja.
"Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan. Cukup satu lembaga yang ditunjuk sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat," jelas Daniel.
Saat ditanya lembaga mana yang dinilai paling efektif untuk menangani kebakaran hutan, Daniel menyebut Kementerian Kehutanan. Ia juga meminta penanganan melalui jalur udara (water bombing) segera diintensifkan.
"Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ucapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kelengkapan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh petugas pemadam di lapangan, mulai dari masker respirator standar, pemeriksaan kesehatan berkala, hingga skema kompensasi dan jaminan risiko kerja bagi personel yang terpapar asap dalam durasi lama.
"Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya," imbuhnya.
(isa/fas)
