Agam -
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung pengerjaan ruas Jalan Malalak-Bukittinggi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar). Kunjungan ini untuk mempercepat pemulihan Jalan Malalak pascabencana yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Peninjauan ini dilakukan Rabu (28/1/2026), ruas Jalan Malalak merupakan jalur vital penghubung antarwilayah di Sumbar. Banjir bandang pada 26 November 2025 lalu menyebabkan putusnya jembatan dan kerusakan berat di sejumlah titik, sehingga aktivitas ekonomi terhenti, pasar tutup, dan akses pendidikan terganggu karena warga harus menyeberangi sungai.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala BWS Sumatera V Naryo Widodo, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andre Rosiade menegaskan kehadiran Menteri PU di lapangan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Ia menekankan pemulihan Jalan Malalak tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
"Jembatan ini sempat putus total dan aktivitas masyarakat lumpuh. Anak-anak sekolah harus menyeberang sungai. Karena itu kami mendorong agar penanganannya cepat, tetapi juga permanen dan aman ke depan," ujar Andre di lokasi peninjauan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan Kementerian PU telah mengambil langkah cepat dengan memasang dua unit Jembatan Bailey sebagai solusi darurat agar mobilitas dan arus logistik tetap berjalan. Pembangunan tersebut diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu sejak bencana terjadi.
"Selain jembatan sementara armco dan Bailey, kami sedang menyiapkan desain pembangunan jembatan permanen. Kondisi geografis Malalak cukup menantang karena curam, rawan longsor, dan berada di kawasan hutan lindung serta cagar budaya, sehingga desainnya harus benar-benar matang," kata Dody.
Menurut Dody, Kementerian PU juga mengkaji pembangunan sabo dam sebagai bagian dari mitigasi bencana. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menahan aliran material dari kawasan pegunungan yang bermuara ke kilometer 74, titik yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang, sekaligus menjaga agar jalan tidak kembali terisolasi di masa mendatang.
Untuk mendukung pemulihan menyeluruh Jalan Malalak, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 667 miliar yang dialokasikan melalui APBN tahun anggaran 2026-2027. Anggaran tersebut mencakup perbaikan jalan, pembangunan jembatan permanen, serta upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Selain sektor jalan dan jembatan, Kementerian PU juga mulai melakukan pemulihan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana. Penanganan irigasi dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, dengan usulan anggaran sekitar Rp 400 miliar. Pemulihan ini dinilai krusial karena sebagian besar warga di kawasan Malalak berprofesi sebagai petani.
Menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran, Dody memastikan bahwa fungsi Jembatan Bailey akan dijaga agar distribusi logistik tetap lancar. Kementerian PU juga menyiapkan langkah antisipasi penyediaan air bersih, termasuk pembangunan sumur bor di masjid-masjid jika terjadi gangguan pasokan.
Pemerintah pusat juga turut menggulirkan program Padat Karya sebagai bagian dari pemulihan ekonomi warga terdampak bencana. Sekitar 40 ribu tenaga kerja lokal dilibatkan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, masyarakat terdampak bencana tidak boleh terganggu ekonominya. Karena itu kami libatkan langsung warga dalam program Padat Karya," tegas Dody.
Kemudian, Gubernur Mahyeldi menyambut baik komitmen pemerintah pusat. Dia menilai penanganan Jalan Malalak sangat menentukan kelancaran konektivitas serta pemulihan ekonomi Sumatera Barat.
"Jalan Malalak ini sangat vital. Kami berharap penanganannya tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berorientasi mitigasi bencana ke depan," pungkas Mahyeldi.
(whn/dhn)
