Jakarta -
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli memaparkan capaian dan arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selama satu tahun kepemimpinannya. Ia menekankan komitmennya untuk menghadirkan transformasi ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kami memastikan setiap kebijakan dan program Kemnaker benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik pencari kerja, pekerja, maupun dunia usaha dan hal ini sudah menjadi amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Yassierli dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).
Hal itu dia katakan dalam Media Briefing di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, selama Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kemnaker mencatat sejumlah capaian penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan perlindungan bagi tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
Salah satu program unggulan adalah Program Magang Nasional Batch 2 yang menargetkan 80.000 peserta. Program ini akan berlangsung pada 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026 untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri serta meningkatkan daya saing tenaga kerja muda.
"Program magang ini bukan sekadar penempatan sementara, tetapi langkah nyata membangun jembatan antara kompetensi dan kebutuhan industri," kata Yassierli.
Kemnaker juga terus mendorong transformasi digital pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan. Inovasi itu mencakup penguatan Pusat Pasar Kerja, pengembangan Layanan Satu Data Ketenagakerjaan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan serta sertifikasi berbasis kompetensi.
Selain itu, Kemnaker memperkuat kerja sama tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan di tengah perubahan dunia kerja yang cepat.
"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat antar pemangku kepentingan," tegas Yassierli yang turut serta didampingi Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi beserta pejabat tinggi Kemnaker lainnya.
Menutup paparannya, Yassierli menekankan bahwa arah kebijakan Kemnaker tahun 2026 akan difokuskan pada transformasi produktivitas nasional melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi tenaga kerja, dan penguatan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh daerah.
"Kita ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas dan siap bersaing di era ekonomi baru," tutupnya.
Senada dengan Yassierli, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan sarana strategis untuk memperkuat komunikasi publik antara pemerintah dan media.
Ditambahkannya, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Kemnaker.
"Media briefing ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antara Kemnaker dan rekan-rekan media. Kami ingin memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang valid, jelas, dan kontekstual," ujar Sunardi.
(ega/ega)
