Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan kesiapan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Pembangunan tersebut mencakup sejumlah fasilitas utama, di antaranya Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
Saat ini, proses pembangunan KIPP telah memasuki tahap detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci.
"Kami terus dorong di pusat, kemungkinan tahun inilah, kita sudah bisa mulai pembangunan. Jadi dari semua daerah DOB hanya Papua Pegunungan," ujar Ribka, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Puji Tuhan, Pak Gubernur dengan Pak Sekda, dan semua jajaran sudah clear kriterianya, semua sudah memenuhi syarat, DED-nya sudah," sambungnya.
Hal tersebut disampaikan Ribka kepada awak media seusai meninjau lokasi KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Jayawijaya.
Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan persiapan groundbreaking Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman, Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/2).
Ribka menjelaskan tahapan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU). Setelah DED, proses akan berlanjut ke tahap lelang hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Ribka menegaskan, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, seluruh kantor Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada 2027.
"Nanti pembagian tugasnya ada, pemerintah pusat kerja apa, pemerintah daerah kerja apa. Nanti Pak Kadis PU, Pak Sekda, pemerintah pusat bangun fisik biasanya, tetapi perabot isi di dalam itu adalah tugas dari pemerintah daerah," jelas Ribka.
"Termasuk kantor-kantor lainnya, isinya, itu yang nanti dilakukan oleh teman-teman di daerah," sambungnya.
Selain meninjau KIPP, kunjungan Ribka juga terkait rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman. Pihaknya menyebutkan, permintaan pembangunan aula tersebut disampaikan pihak sekolah saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) bersama Mendagri beberapa waktu lalu.
"Nanti soal namanya kita masih tetap, masih pakai, Aula STA Tom Bozeman Wamena. Waktu itu secara spontanitas Pak Menteri Perumahan minta kepada pihak sekolah bagaimana bisa berikan nama Aula Prabowo," ujar Ribka.
"Tetapi kita timbang ini harus (izin) karena nama Presiden, jadi kita harus izin dulu kepada Pak Presiden," sambungnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan.
(akd/ega)
