Wamen P2MI Tak Masalah Naik Angkutan Umum: Bisa Hemat Waktu Ketika Macet

Jakarta -

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menanggapi saran Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) agar pejabat menggunakan transportasi umum. Dia mengaku tidak masalah lantaran sistem transportasi umum sudah terintegrasi.

"Ya nggak papa, nggak ada masalah, apalagi sekarang ini kan kayak model LRT, MRT itu juga tidak menyulitkan, bisa dikoneksikan jadi udah nggak repot," kata Christina kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).

Christina mengatakan kondisi transportasi umum saat ini sudah tidak lagi seperti dulu. Dia pun menilai penggunaan transportasi umum bisa lebih menghemat waktu.

"Kalau dulu kan kita ribet untuk pergi ke stasiun dan lain-lain, tapi sekarang kan udah sangat mudah. Jadi memang nggak ada yang salah dengan transportasi umum. Bahkan itu lebih bisa menghemat waktu ketika keadaan macet dan lain-lain itu bisa predictable," kata dia.

Sebelumnya, MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. Dia mengatakan pejabat yang diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

Dia mengatakan pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik angkutan umum.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.

(fca/fca)