Jakarta -
Wali Kota (Walkot) Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mememinta pengemudi ojek online (ojol) dikecualikan dari pembatasan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua. Appi menilai sektor ojol memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi setiap hari demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari," ujar Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026). .
Appi menilai sepeda motor merupakan sarana utama bagi pengemudi ojol untuk mencari nafkah di jalanan. Oleh karena itu, skema pengendalian BBM tidak semestinya disamaratakan dengan pengguna kendaraan pribadi biasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap," jelasnya.
Appi kemudian mengusulkan pemberian identitas atau tanda khusus pada kendaraan ojol agar mudah diverifikasi petugas lapangan. Langkah tersebut krusial agar fasilitas relaksasi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
"Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ," imbuh Munafri.
Selain pembatasan kendaraan, Appi juga mendesak Pertamina lebih akurat dan proaktif memetakan kuota pasokan BBM di SPBU. Pasalnya, penambahan pasokan semestinya dilakukan sejak awal ketimbang menunggu terjadinya antrean panjang masyarakat.
"Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan," saran Appi.
Ia menekankan pentingnya menjaga kesesuaian antara volume permintaan riil warga dengan ketersediaan stok produk di lapangan. Ketidakseimbangan pasokan jenis BBM tertentu dinilai sangat memicu antrean kendaraan hingga pergeseran konsumsi.
"Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Appi turut menyoroti persoalan disparitas harga BBM yang dinilai memicu migrasi penggunaan jenis bahan bakar di tengah warga. Pertamina diminta mengkaji kembali skema penetapan harga agar penataan distribusi tidak semakin membebani masyarakat bawah.
"Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat," katanya.
Pemerintah Kota Makassar berharap evaluasi penyaluran BBM ini mampu melahirkan formula kebijakan yang lebih adil serta adaptif. Penataan rantai distribusi energi sudah sepatutnya tetap mempertimbangkan mata pencaharian kelompok pekerja bermobilitas tinggi.
"Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol," pungkas Appi.
Lihat juga Video: Ramai soal GT di Jakarta Kena Ganjil-Genap, Pramono Bilang Gini
(akd/akd)
