Waka DPR soal Usulan Pensiun ASN 70 Tahun: Harus Sesuai Kemampuan Negara

Jakarta -

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, meminta usulan terkait usia pensiun ASN menjadi 70 tahun untuk dipertimbangkan matang-matang. Adies menyebut usulan ini kurang tepat di tengah kondisi ekonomi.

"Sah-sah saja ada usulannya, tapi kan harus juga disesuaikan dengan kemampuan negara. Bagaimana dengan ekonomi kita, ya kan? Ekonomi kita ini kan juga sekarang lagi berjuang untuk mencapai pertumbuhan target Presiden 8% di 2029," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

Adies menyebut pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Waketum Partai Golkar itu meminta usulan penambahan usia pensiun ini dikaji lebih matang.

"Kemudian dalam pengelolaan juga kita perlu berhati-hati dengan berbagai efisiensi. Nah, ini kan yang perlu dihitung apakah penambahan usia itu tidak mengganggu target-target dari pemerintah dan lain sebagainya. Jadi ini perlu lebih banyak kajian dan harus betul-betul dipelajari secara cermat," ungkapnya.

Adies menilai perlu ada pertimbangan yang matang. Suatu kebijakan, menurut Adies, harus dilandasi dengan keuangan negara.

"Kalau masa sekarang memang harus pencermatan yang lebih teliti lagi. Kalau alasannya memang harus memberikan pembelajaran kepada yang, itu kan bisa dipilah-pilah, bisa dibatasi. Intinya adalah apa sesuaikan dengan keuangan negara, itu saja," ujar Adies.

Korpri diketahui mengusulkan kenaikan batas usia pensiun (BUP) ASN. Ketum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengatakan usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widiyantini.

Usulan diberikan untuk mendorong keahlian dan karier pegawai ASN. Menurut dia, juga bila tingkat pensiun makin tinggi, harapan hidup ASN makin baik.

"Pengusulan kenaikan BUP ini bertujuan agar mendorong keahlian dan karier pegawai ASN, dan ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus sehingga wajar BUP ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional," sebut Zudan, dikutip detikFinance, Kamis (22/5).

(dwr/rfs)