Tinjau IKN, Waka MPR Pastikan Pembangunan Perhatikan Aspek Keadilan

Jakarta -

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) AM. Akbar Supratman mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebab IKN harus mampu menghadirkan pemerataan ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat meninjau pembangunan IKN dengan sejumlah pimpinan MPR, Jumat (24/1/2025). Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dari aspek infrastruktur, lingkungan maupun sosial.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan IKN ini tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, " ujar AM Akbar Supratman dalam keterangan, Minggu (26/1/2025).

Dia mengatakan Presiden Prabowo bakal memulai pemerintah di IKN pada 2028 mendatang. Serta, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mulai berkantor di IKN pada tanggal 17 Agustus 2028.

"Hal ini merupakan hasil dari penyelesaian pembangunan sarana eksekutif, legislatif, yudikatif di IKN. Presiden telah memberikan arahan agar kegiatan pemerintahan pusat bisa dimulai di IKN pada tahun 2028 dan sarana serta prasarana yang diperlukan telah disiapkan untuk mendukung hal tersebut," ungkap AM, Akbar Supratman.

Selain meninjau kemajuan pembangunan fisik, AM Akbar Supratman juga mengadakan dialog dengan masyarakat dan para pekerja proyek di lokasi. Dia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelancaran proses pembangunan, serta memastikan bahwa kehadiran IKN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

"Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kemajuan bangsa yang tidak hanya modern tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan," tuturnya.

Pimpinan MPR juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah dan sarana transportasi agar IKN siap menjadi pusat pemerintahan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Kunjungan ini diakhiri dengan pernyataan komitmen dari pihak MPR RI untuk terus mengawal proses pembangunan IKN dan memastikan bahwa proyek strategis nasional ini berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif.

"MPR RI akan memberikan dukungan penuh agar pembangunan IKN selesai tepat waktu," pungkas AM Akbar Supratman.

(anl/ega)