Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menilai pendidikan di Indonesia dalam kondisi memprihatinkan. Mekeng mengibaratkan pendidikan Indonesia dalam keadaan lampu merah.
"Jadi singkatnya Bapak-bapak, ini masalah pendidikan sudah dalam kondisi yang lampu merah kalau menurut saya," kata Markus dalam sambutannya di diskusi Fraksi Golkar MPR di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).
Untuk itu, Mekeng meminta pemerintah segera memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sebab, menurutnya, akan semakin tertinggal bila tak ditangani.
"Kalau kita tidak perhatikan dari sekarang, kita akan jauh semakin tertinggal seperti tadi sudah disampaikan, level sains kita di bawah rata-rata, level apa lagi itu yang lain itu juga semua di bawah rata-rata," jelasnya.
Mekeng berpendapat salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah anggaran. Katanya, bila anggaran pendidikan besar, hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
"Ini akibat, kalau menurut saya ini semua anggaran. Mungkin kalau anggarannya bisa dibesarkan ya kementerian pendidikan, baik Dikdasmen, Dikti semua itu bisa membuat kebijakan yang bisa mengangkat kualitas daripada dosen, guru, dan tentunya anak-anak didik kita," ungkapnya.
Selain itu, Mekeng menilai guru honorer dan dosen merupakan subjek dan objek pendidikan nasional. Namun, menurutnya, sebagian besar hidup guru honorer dan dosen masih sangat memprihatinkan.
"Pada saat ini guru honorer tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan di berbagai pelosok Nusantara. Mereka mengisi kekosongan ruang kelas di saat negara mengalami defisit guru yang berstatus aparatur sipil negara," ucapnya.
Markus menilai masalah guru honorer di Indonesia ironis. Pengabdian guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan dinilai tidak berbanding lurus dengan penghargaan yang mereka terima.
"Permasalahan guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya yang berupa rendahnya upah di bawah standar hidup layak, ketidakpastian status hukum, dan diskriminasi dalam rekrutmen ASN menjadi wajah buram dunia pendidikan nasional kita. Selain itu, penting juga untuk diperhatikan agar tidak ada diskriminasi yang menyolok antara sekolah negeri dan sekolah swasta," jelas dia. (tsy/rfs)
