Jakarta -
Anggota MPR RI dari Kelompok DPD Periode 2024-2029, Al Hidayat Samsu mengatakan kelangkaan gas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram yang terjadi di berbagai daerah telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama rakyat kecil yang bergantung pada gas subsidi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku miris dengan kondisi tersebut apalagi ketika mengetahui kejadian tragis seorang ibu rumah tangga di Pamulang, Tangerang Selatan, dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan setelah antre berjam-jam demi mendapatkan gas melon yang sulit diperoleh.
"Kejadian memilukan ini adalah alarm keras bagi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan distribusi dan akses masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok mereka," tegas Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan ini dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 justru telah memperburuk situasi. Hal ini memaksa masyarakat antre panjang di pangkalan resmi dengan harapan mendapatkan gas yang semakin langka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Hidayat Samsu mengatakan mengawali 2025 kondisi rakyat kecil sudah terhimpit oleh berbagai tantangan ekonomi. Hal itu tercermin dari mulai kenaikan harga kebutuhan pokok, pengurangan subsidi, hingga kebijakan energi yang semakin menambah beban hidup masyarakat.
Kemudian kondisi itu diperburuk dengan kebijakan larangan distribusi LPG 3 kilogram di pengecer yang dianggapnya terlalu mendadak. Kini, dengan kebijakan distribusi elpiji 3 kg yang berubah mendadak, rakyat kembali dipaksa untuk berjuang dalam antrean panjang demi memperoleh gas yang seharusnya menjadi hak mereka.
Ia mengatakan ironisnya presiden selalu mengatakan bahwa rakyat adalah tuan di republik ini. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya. Rakyat harus berjuang mati-matian demi mendapatkan kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara.
"Kematian seorang ibu rumah tangga akibat antre gas bukan sekadar insiden biasa, tetapi cerminan nyata dari kegagalan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil," sesalnya.
Atas kondisi tersebut, Al Hidayat Samsu memberikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Pertama, mengevaluasi kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg yang menyebabkan kelangkaan dan antrean panjang yang membahayakan keselamatan masyarakat.
Kedua, menjamin ketersediaan gas bersubsidi di seluruh daerah agar rakyat tidak perlu bersusah payah mencari kebutuhan pokok mereka.
Ketiga, menghentikan kebijakan yang tergesa-gesa tanpa kesiapan infrastruktur dan sosialisasi yang matang yang justru mengorbankan rakyat kecil.
Keempat, menjalankan transparansi dalam pengelolaan subsidi energi agar benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan sekadar retorika politik.
Kelima, menetapkan langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada mereka.
Al Hidayat Samsu melihat bahwa kematian kematian seorang ibu rumah tangga akibat antre gas menjadi catatan hitam yang seharusnya tidak terjadi di negeri yang mengklaim dirinya berdaulat dan berpihak pada rakyat. Karenanya ia meminta agar pemerintah dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membenahi diri dengan membuat kebijakan yang seharusnya matang dengan perencanaan yang maksimal.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera bertanggung jawab dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan krisis ini. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban atas keputusan yang tidak matang dan minim perencanaan," pungkasnya.
(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
