Sistem E-TRAPT 2025, Pemprov DKI Perkuat Pengawasan Pajak Secara Digital

Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta terus melangkah maju dalam digitalisasi pelayanan pajak. Lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sistem baru bernama E-TRAPT (Electronic Transaction Perporation Agent) resmi diluncurkan sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan daerah.

Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan data transaksi usaha secara otomatis dan real time, langsung dari sistem milik wajib pajak, tanpa perlu tapping box atau perangkat tambahan lainnya.

"Dengan sistem ini, proses konsolidasi dan pelaporan transaksi usaha akan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien," ujar Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam keterangan tertulis, Senin (21/7/2025).

Bagaimana Cara Kerjanya?

E-TRAPT adalah software agent yang akan terpasang di sistem usaha wajib pajak. Begitu terinstal, data transaksi langsung terkirim ke server Bapenda untuk keperluan pengawasan dan evaluasi kewajiban perpajakan.

Pemasangan dilakukan oleh Tim Implementor resmi dari Bapenda, berdasarkan rekomendasi UP3D dan Suku Badan. Namun, wajib pajak juga bisa mengajukan pemasangan secara mandiri melalui Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) atau langsung ke kantor Bapenda.

Dasar hukum pelaporan ini mengacu pada Pergub No. 2 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Pergub No. 98 Tahun 2019 tentang pelaporan data transaksi usaha secara elektronik.

Ajak Warga Dukung Tranformasi Digital

Dengan sistem ini, Pemprov DKI berharap pengawasan pajak makin transparan dan akuntabel. Tim Implementor akan bertugas mulai dari survei, instalasi, konfigurasi, hingga monitoring sistem langsung di lokasi usaha.

E-TRAPT menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pajak daerah yang modern dan terpercaya. Bapenda pun mengajak seluruh pelaku usaha dan wajib pajak mendukung penuh transformasi ini.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta menghubungi layanan informasi perpajakan daerah.

(ega/ega)