Massa petani yang menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, bertemu dengan pihak Istana Presiden. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya soal permasalahan agraria.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan pihaknya bertemu dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Menteri Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Katanya para menteri itu diutus langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menemui massa aksi.
"Mereka mengatakan kami bukan mewakili masing-masing kementerian, tapi mewakili Presiden, menerima petani berhubung beliau sedang bertugas ke PBB. Jadi mereka mengatakan akan menindaklanjuti permohonan dari Serikat Petani," kata Henry di lokasi aksi setelah bertemu dengan pihak istana, Rabu (24/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan itu, Henry meminta pemerintah dapat menyelesaikan masalah agraria yang sudah berlangsung selama ini. Menurut Henry, pihak Istana berjanji bakal menyampaikan masalah itu ke Presiden Prabowo.
"Karena kita bilang, selama ini ATR, kementeriannya kehutanan lambat dalam menyelesaikan ini," kata Henry.
"Jadi, mereka bilang, mereka akan sampaikan kepada Presiden dan memanggil kementerian yang terkait untuk itu," jelasnya.
Selanjutnya, massa menuntut tanah-tanah perkebunan, tanah-tanah kehutanan menjadi objek reforma agraria. Menurut dia, hal itu sesuai dengan perintah konstitusi maupun perintah dari Perpres Reforma Agraria.
"Dan mereka setuju akan menyampaikannya juga kepada Presiden. Demikian juga yang ketiga, tentang undang-undang yang sedang dibahas di DPR supaya nanti disampaikan mereka ke DPR, yaitu undang-undang kehutanan, undang-undang kooperasi, dan undang-undang pangan," imbuhnya.
Selain itu, Henry menyebutkan pihak istana menjanjikan bakal menyampaikan ke Presiden Prabowo soal keinginan pencabutan UU Cipta Kerja. Dia berpendapat UU Cipta Kerja merugikan rakyat.
"Mereka akan sampaikan kepada Presiden, karena menurut kita Undang-Undang Cipta Kerja itu bukannya menciptakan kerja, tapi justru membuat pengangguran yang begitu banyak, perampasan tanah, dan impor pangan yang besar," ucapnya.
Tak hanya itu, massa petani dijanjikan bakal ada Dewan Reforma Agraria untuk tindak lanjut masalahnya. Dia berharap hal itu terwujud.
"Dan yang keenam adalah soal dibentuknya Dewan Reforma Agraria Nasional, yang langsung dibawa Presiden, mereka setuju," katanya.
Meski telah ditemui pihak istana, mereka mengaku belum puas. Sebab, semua tuntutan perlu ditindak lanjut dan nyata hasilnya lebih dulu.
"Menurut kita belum. Jadi itu kan masih mereka menampung, dan akan memprosesnya lebih lanjut ke kementerian lain," katanya.
Atas hal itu, mereka tetap meminta agar Prabowo Subianto bisa menemui langsung para petani. Menurut dia, pertemuan dengan Presiden penting sebagai bentuk komitmen pemerintah memenuhi janjinya.
"Karenanya kita minta juga supaya petani bisa jumpa dengan Presiden. Secara langsung. Secara langsung. Dan kita berharap bisa dalam waktu seminggu ini," kata Henry.
"Karena menurut kita penting jumpa dengan Presiden, karena Reforma Agraria belum dilaksanakan, walaupun dia sudah satu tahun berpemerintahan. Itu menunjukkan bahwasannya kementerian-kementerian yang ada selama ini belum menjalankan, katakan lah mandat yang sudah diberikan. Karena dalam RPJMN, dalam Asta Cita-nya Prabowo ada Reforma Agraria, tapi tidak dilaksanakan," sambungnya.
(isa/isa)
