Jakarta -
Ketua tim transisi Pramono Anung-Rano Karno sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, berbicara tentang nasib program sekolah swasta gratis yang rencananya akan dijalankan tahun ini. Ima mengatakan program itu mungkin akan diuji coba lebih dulu.
"Tapi kemarin dengan rapat kita hampir tiga-empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu," kata Ima di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Meski demikian, Ima menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno untuk waktu pelaksanaan program ini. Apalagi Disdik DKI Jakarta belum memastikan program tersebut dimulai kapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi balik lagi ini keputusan tetap di Pak Gub dan Pak Wagub," ungkapnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan pihaknya masih menyusun aturan terkait program sekolah swasta gratis. Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pihaknya juga berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai regulasi.
Sarjoko mulanya mengatakan rencananya program sekolah swasta gratis ini akan diterapkan pada tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Namun, kata dia, saat ini aturan disiapkan.
"Ya rencananya seperti itu (berjalan bulan Juli 2025), tapi sekali lagi ini kita berproses ya. Kita belum bisa meyakini akan bisa diaktualisasikan di tahun ajaran baru nanti, sekali lagi akan kami dorong dari sisi perangkat aturannya dulu bisa diselesaikan," kata Sarjoko kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1).
"Saya belum bisa memastikan itu. Pokoknya targetnya secara perangkat kita siapkan itu dulu," sambungnya.
Sarjoko menyebut hari ini telah bertemu untuk berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi sekolah gratis. Hal ini dilakukan karena regulasi sekolah gratis ditarget rampung pada akhir Januari ini.
"Sekarang baru tahap persiapan konsultasi dengan Biro Hukum Mendagri, hari ini di Dinas Pendidikan sedang ada pertemuan membahas itu," ucapnya.
"Ya prinsipnya kita targetnya memang secepatnya. Kalau kemarin rencananya akhir bulan ini supaya bisa diselesaikan, tapi yang jelas pagi hari ini kita sedang ada pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk sentralisasi terhadap materi yang ada dalam raperda tersebut," lanjutnya.
(bel/idn)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu