Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Putus Mata Rantai Kemiskinan

Jakarta -

Pemerintah terus berupaya mempercepat upaya pemutusan rantai kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat. Salah satu daerah yang menyatakan keseriusan dalam program tersebut adalah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung proses penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, hari ini. Kunjungan ini menjadi langkah awal penyelenggaraan sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Saya tadi bertemu Ibu Rustini. Penghasilannya rata-rata Rp 50 ribu per hari untuk menghidupi tiga anak. Beliau adalah single parent sekaligus penyandang disabilitas. Rumahnya hanya 2x3 meter, dihuni empat orang. Inilah keluarga yang mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Minggu (25/5/2025).

Dia menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Modelnya adalah pendidikan berasrama 24 jam yang menggabungkan pembelajaran formal, penguatan karakter, hingga orientasi dan matrikulasi.

"Calon siswa wajib lolos verifikasi administratif berbasis DTSEN dan masuk dalam desil 1 atau 2. Tidak ada tes akademik," tuturnya.

Kementerian Sosial juga menyiapkan program pemberdayaan bagi orang tua siswa. Bersama pemerintah daerah, berbagai intervensi akan diberikan untuk keluarga miskin.

"Orang tuanya juga kami bantu. Rumahnya insyaallah akan diperbaiki lewat program pemerintah. Orang tuanya diberdayakan, anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyatakan siap mendukung penuh. Saat ini, telah terdaftar 113 anak calon siswa, dan rombongan belajar akan ditingkatkan dari dua menjadi empat kelas sesuai arahan Menteri Sosial.

Gedung sementara akan menggunakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banjarnegara yang direnovasi ringan oleh Kementerian PUPR dan ditargetkan selesai dalam sebulan. Untuk pengembangan jangka panjang, Pemkab Banjarnegara telah menyiapkan lahan 7 hektare di Kelurahan Wangon untuk jenjang SMP Sekolah Rakyat.

"Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi ribuan anak Indonesia, jalan keluar dari kemiskinan menuju masa depan yang lebih cerah," kata Amalia.

Penjaringan dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang rutin digelar setiap bulan. Dalam forum ini, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperkenalkan dengan program Sekolah Rakyat. Pendamping sosial lalu mendata anak-anak yang akan lulus SD atau SMP, dan melakukan pendekatan langsung ke rumah mereka.

Rizky (17), anak sulung Rustini yang merupakan orang tua calon siswa Sekolah Rakyat, tercatat dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dia tinggal bersama ibu dan dua adiknya di rumah sempit milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di daerah dengan akses jalan yang curam. Rumah tersebut berdinding asbes, berlantai tanah yang hanya dilapisi karpet, beratap seng, tanpa listrik dan tanpa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Karena tekanan ekonomi, Rizky terpaksa putus sekolah dan tidak sempat menyelesaikan pendidikan SMP. Namun di tengah keterbatasan, semangat Rizky untuk belajar tetap menyala. Ia ingin kembali menuntut ilmu dan mengubah masa depan lewat Sekolah Rakyat.

"Setelah lulus dari Sekolah Rakyat saya ingin jadi orang yang lebih baik, mewujudkan cita-cita punya bengkel otomotif sendiri. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Menteri. Semoga sehat selalu," tutup Rizky.

Tonton juga "Sekolah Rakyat, Apakah Mengucilkan Siswa Miskin?" di sini:

(akn/ega)