Sejumlah Bayi Korban Perdagangan ke Singapura Ditempatkan di Rumah Aman

Jakarta -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, mengatakan kasus sindikat jual beli bayi ke Singapura sudah ditangani pemerintah. Bayi-bayi yang hendak diperjualbelikan itu kini sudah diamankan.

"Kita sudah tangani dan sekarang si bayi ini sudah kita amankan. Tapi kita sedang melakukan penyelidikan, tapi ini bukan wilayah kami," kata Arifatul kepada wartawan seusai Hari Anak Nasional di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (20/7/2025).

Arifatul menyebut, pihaknya telah membawa bayi-bayi ke tempat atau Rumah Aman. Untuk langkah selanjutnya Kementerian PPPA kini tengah melakukan pendampingan untuk para bayi.

"Kami hanya melakukan pendampingan dan penjangkuan untuk bayi-bayi ini. Jadi sudah aman bayi-bayinya," jelas Arifatul.

"Kita tidak bisa menyebutkan (lokasi pasti para bayi) karena itu tempatnya memang tidak di sini. Di rumah Aman," tambahnya.

Diketahui, Polda Jawa Barat membongkar kasus perdagangan bayi ke Singapura yang totalnya mencapai 24 anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut hanya enam bayi yang bisa diamankan dan masih di Indonesia.

"Ada satu anak yang sakit. Yang enam itu ada salah satu yang sakit. Yang lainnya sehat dan semua sudah dalam perlindungan LKSA Jawa Barat di bawah Dinas Sosial Jawa Barat. Jadi untuk anak-anak saya pastikan itu aman di bawah naungan negara," kata Ketua KPAI Ai Maryati saat dihubungi, Jumat (18/7).

Ai lalu menyebut 18 korban lainnya kemungkinan sudah dikirim para pelaku di Singapura ataupun negara lainnya. Dia mendesak para penegak hukum bisa mengembalikan para korban ke pangkuan ibunya.

"Cuma kan yang menjadi catatan itu yang sisanya kalau hari ini 6, berarti ada sekitar 18 yang sudah ke luar negeri. Jadi bukan harapan lagi menurut saya, atas nama masyarakat Indonesia serta penegakan hukum yang optimal ini harus mau tidak mau kita peroleh kembali," katanya.

Ai menilai kasus ini seharusnya dilimpahkan ke Mabes Polri. Karena katanya, kasus ini memerlukan Interpol dalam berkoordinasi dengan aparat luar negeri.

(dwr/dwr)