Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari buka-bukaan tantangan KSP di Pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengatakan masalah yang ada di pemerintahan adalah perihal teknokrasi.
Qodari menyampaikan hal itu saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia menyebutkan masalah teknokrasi menjadi tantangan.
"Memang tantangan dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, kalau kita bicara produk adalah tantangan teknokrasi," kata Qodari saat rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Qodari mengatakan ada kendala dalam mengantisipasi masalah sejak dini hingga perencanaan. Dia juga menyebutkan ada tantangan saat masalah-masalah ke depannya muncul di lapangan.
"Bagaimana bisa mengantisipasi masalah dari awal, kemudian membuat perencanaan yang baik dan menyelesaikan masalah-masalah teknis yang dihadapi di lapangan. Jadi tantangannya adalah teknokrasi," ucap dia.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira merespons tantangan yang disampaikan Qodari. Ia menyebutkan persoalan teknokrasi harusnya disampaikan langsung kepada Prabowo.
"Yang berkaitan dengan pak kepala sendiri sampaikan tadi soal teknokrasi, ini sebenarnya dari awal ya saya kira pak kepala bicara aja dengan Pak Presiden kalau kita problem kita teknokrasi," ujar Andreas.
Andreas mendorong pemerintah melibatkan para ahli yang mampu membantu pelaksanaan program-program Prabowo. Dia meminta pemerintah tidak merekrut orang-orang tak memiliki kemampuan khusus untuk bertugas di bidang tertentu.
"Cari orang yang teknokrat-teknokrat, yang mampu untuk melaksanakan program-program itu, program-program kebijakan presiden ini. Jangan sampai orang yang tidak mempunyai kemampuan teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan, program-program, yang membutuhkan kemampuan teknokrasi yang tinggi," tuturnya.
Andreas lalu mengungkit mengenai permasalahan yang terjadi di dapilnya di Flores, NTT. Dia mengatakan persoalan itu berkaitan dengan geotermal.
"Banyak orang yang bicara soal geotermal ini tidak ngerti barang itu gimana. Jadi akhirnya asal tolak, ada yang asal tolak, saling ya pro-kontra yang tidak produktif juga gitu," tutur dia.
"Sementara menurut saya, ini suatu hal yang seharusnya penting menjadi kebijakan. Karena bukan teknokrat yang bicara di situ, nah ini saya kira hal-hal seperti ini KSP mata dan telinga presiden yang bisa menjadi penyambung untuk mengatasi bottleneck seperti yang tadi disampaikan," lanjutnya.
Saksikan Live DetikSore:
(maa/fca)
