Pramono: Saya Jarang Gunakan Patwal Kalau Tidak Kegiatan Resmi

Jakarta -

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai tak semua pejabat harus dikawal di jalan. Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, mengatakan dia selama ini jarang menggunakan fasilitas patwal jika bukan kegiatan resmi.

"Saya ini mendapatkan pengawalan sudah lama banget. Dan saya termasuk yang jarang secara terus-menerus menggunakan patwal kalau tidak kegiatan resmi," kata Pramono di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (2/2/2025).

Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini mengatakan memang bukan perkara mudah bagi pejabat untuk lepas dari patwal. Namun dia mengaku tak selalu menggunakan patwal.

"Memang bagi pejabat kadang-kadang nggak gampang kalau bukan kegiatan resmi. Kalau kamu perhatikan, saya pulang dulu sebagai menteri dua periode, patwal saya itu bisa sama saya di Semanggi. Habis itu saya menikmati saja sama sopir saya," ujarnya.

MTI sebelumnya menilai patwal harus dibatasi untuk pejabat seperti Presiden dan Wakil Presiden. MTI mengusulkan pejabat lain menggunakan angkutan umum.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno.

Djoko mengatakan layanan transportasi di Jakarta sudah cukup tersambung. Setiap keluar dari hunian di Jakarta, katanya, tidak sampai 500 meter bakal mendapatkan halte angkutan umum.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.

(dwr/haf)