Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) akan dipercepat guna menangani persoalan sampah. Proyek pengolahan sampah skala besar kini dipacu agar Jakarta tidak kembali mengalami penumpukan seperti beberapa pekan terakhir.
Pramono menyebut lonjakan sampah di sejumlah lokasi, termasuk Tanjung Priok dan Pasar Induk Kramat Jati, dipicu longsornya zona 4A di TPST Bantargebang. Jadi truk sampah tidak bisa masuk selama 10-12 hari.
"Ini dampak dari zona 4A yang longsor. Selama itu tidak bisa diangkut. Tapi dalam 3-4 hari ini sudah mulai diangkut lagi, termasuk tadi malam sampai tengah malam," kata Pramono di Balai Kota, Kamis (2/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan kondisi penumpukan sampah akan segera normal karena Bantargebang sudah kembali beroperasi dan Dinas Lingkungan Hidup telah menambah 20 truk untuk mempercepat pengangkutan.
Menjawab kritik DPRD soal darurat sampah, Pramono memastikan solusi jangka panjang sedang berjalan. Ia mengungkapkan sudah menandatangani surat kepada Menteri PUPR, Menko Perekonomian, dan Menteri Lingkungan Hidup terkait rencana pembangunan PLTSA di dua lokasi yaitu Bantargebang dan Tunjungan.
"Kapasitasnya antara 3.000 sampai 4.000 ton per hari. Proyek PLTSA Sunter yang sebelumnya tertunda juga sudah bisa dilanjutkan kembali," katanya.
Pramono menambahkan ada satu rencana tambahan PLTSA yang sedang disiapkan. Jika seluruh PLTSA berjalan, Jakarta akan memiliki kapasitas pengolahan hingga 10.000 ton per hari, melewati sampah harian Jakarta yang berkisar 7.500 ton.
"Kalau semua ini berjalan sesuai rencana, persoalan sampah di Jakarta secara otomatis akan tertangani," ujarnya.
Terkait fasilitas RDF Rorotan, Pramono menegaskan operasionalnya sudah berjalan meski belum diresmikan secara formal. Pengelolaan sampah di RDF Rorotan mencapai 700 ton per hari.
"Saya ini bukan yang terlalu suka meresmikan. Yang penting jalan. Sekarang commissioning, rata-rata 700 ton per hari," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua (Waka) DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti jebolnya tembok pembatas di Pasar Kramat Jati akibat gunungan sampah hingga jalanan Slipi yang juga dipenuhi sampah. Wibi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera mengambil langkah darurat.
Dia meminta Pemprov DKI Jakarta mengambil tindakan saat ada pembatasan akses di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang karena sempat mengalami longsor beberapa waktu lalu.
"Menurut saya kondisi ini menunjukkan sistem pengelolaan sampah kita masih belum siap menghadapi pembatasan di hilir seperti di Bantargebang, sehingga dampaknya langsung terasa di TPS dan jalanan. Dalam jangka pendek, Pemprov harus segera lakukan langkah darurat,"kata Wibi kepada wartawan, Kamis (2/4).
Wibi menerangkan langkah darurat yang bisa dilakukan Pemprov dengan mengoptimalkan pengangkutan dan redistribusi sampah ke titik lain. Dia juga meminta fasiliitas pengolahan sampah sementara diaktifkan seperti Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara (Jakut).
Tonton juga video "Pramono: ASN DKI yang WFH dari Kafe Bakal Disanksi"
(bel/eva)
