Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak warga Jakarta menyampaikan kondisi ekonomi apa adanya saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kejujuran masyarakat menjadi kunci agar pemerintah memiliki data yang akurat untuk menyusun berbagai kebijakan.
"Saya mengimbau bagi warga Jakarta di mana pun, kapan pun yang kemudian disensus, untuk menyampaikan apa adanya. Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan," kata Pramono saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pramono meminta masyarakat tidak menutupi kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ia menegaskan data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin," ujarnya.
Menurut Pramono, data Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini selalu menjadi rujukan utama Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil keputusan. Mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyusunan berbagai program pembangunan.
"Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan," ungkapnya.
Pramono mencontohkan data BPS mengenai kawasan kumuh yang menunjukkan jumlah RW kumuh di Jakarta turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. Menurutnya, data tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menyusun program penanganan kawasan permukiman.
Ia juga menegaskan ada tiga sektor yang menurutnya tidak boleh dikurangi, yakni bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut membutuhkan data yang valid agar kebijakannya tepat sasaran.
Di bidang pendidikan, Pramono menyebut Pemprov DKI tetap mempertahankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekitar 707 ribu siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi sekitar 15.900 mahasiswa. Mulai tahun depan, Pemprov DKI juga berencana meluncurkan program beasiswa LPDP Jakarta bagi sekitar 50 hingga 75 mahasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi semata-mata digunakan untuk kepentingan statistik, bukan perpajakan.
"Sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Jadi sekali lagi rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga," ujar Amalia.
Ia mengatakan masyarakat juga tidak perlu khawatir terhadap keamanan data. BPS telah bekerja sama dengan BSSN, Telkom, dan PT Peruri untuk menjaga keamanan data yang tersimpan di server BPS.
Amalia juga mengungkapkan progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta hingga 13 Juli telah mencapai 45,17 persen. Pendataan dilakukan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha.
(bel/dwr)
