loading...
Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai penyerahan jabatan KABAIS TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo dinilai untuk mencegah politisasi kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. Foto/Dok.SindoNew
JAKARTA - Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu, 25 Maret 2026 bukanlah peristiwa administratif biasa. Penyerahan tersebut dinilai untuk mencegah politisasi kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus.
Hal itu menyikapi dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus.
Baca juga: Letjen TNI Yudi Mundur dari Jabatan Buntut Kasus KontraS Bukti Tanggung Jawab Pimpinan
Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting mengatakan, hal ini merupakan sinyal kuat TNI sedang menghadapi ujian serius – bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga menyangkut legitimasi institusional di ruang publik.
Kasus ini dipandang sensitif karena melibatkan unsur intelijen militer, sebuah domain institusi yang secara inheren mestinya bekerja dalam senyap, tertutup, dan berisiko tinggi.
"Ketika aktor dari wilayah sunyi ini justru muncul dalam kasus kekerasan yang terang-benderang di ruang publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar individu, melainkan kredibilitas sistem," ujarnya Jumat (27/3/2026).
Baca juga: BAIS dan Ujian Akuntabilitas TNI
Dari perspektif militer, langkah menyerahkan jabatan Kepala BAIS TNI langsung kepada Panglima TNI itu, mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi bersenjata, yakni sentralisasi kendali untuk stabilisasi cepat. Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS TNI, setiap pelanggaran oleh personel tidak pernah dianggap berdiri sendiri.
