loading...
Polemik pencabutan bansos bagi sejumlah kelompok masyarakat rentan yang keliru dimasukkan ke dalam pengelompokan desil ekonomi mampu dinilai bersumber dari kelemahan mendasar model pendataan. Foto/Dok
JAKARTA - Polemik pencabutan bantuan sosial ( bansos ) bagi sejumlah kelompok masyarakat rentan yang keliru dimasukkan ke dalam pengelompokan desil ekonomi mampu dinilai bersumber dari kelemahan mendasar model pendataan. Ketidaktepatan penetapan status desil tersebut memicu risiko hilangnya jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin yang semestinya berhak menerima bantuan dari pemerintah.
Ekonom dan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai keterlambatan pemutakhiran data administratif. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memadukan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menggunakan metode Proxy Means Test yang pada dasarnya hanya mengestimasi peringkat kesejahteraan relatif tanpa mencatat pendapatan atau pengeluaran riil rumah tangga.
"DTSEN dengan metode Proxy Means Test pada dasarnya hanya estimasi peringkat sosial ekonomi, bukan ukuran pasti kemampuan ekonomi keluarga sehingga persoalan akurasi tetap membayangi penentuan hak seseorang. Indikator aset tidak bergerak secepat kondisi ekonomi, di mana rumah warisan tetap tercatat sebagai aset meski pemiliknya kehilangan pekerjaan, atau posisi desil sebuah keluarga naik hanya karena daya beli warga lain turun serentak," ujar Yusuf.
Baca Juga: BPS Ungkap Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan Mengkalkulasi Lebih dari 40 Variabel
Kelemahan akurasi model pemeringkatan tersebut tecermin dari data Susenas 2025 yang mencatatkan tingginya angka salah sasaran maupun warga miskin yang terlewat dari program pada PKH, BPNT, hingga Program Indonesia Pintar (PIP). Situasi ini kian merugikan masyarakat lantaran rentang pengeluaran antardesil menengah terlampau tipis, sementara desil 10 mencakup rentang yang sangat lebar hingga memuat kelompok kelas menengah.
"Perhitungan desil Susenas 2025 membuktikan tingginya tingkat keterlewatan sasaran pada PKH, BPNT, dan PIP akibat rentang pengeluaran antardesil menengah yang terlalu tipis untuk dijadikan dasar keputusan fatal. Dampak exclusion error jauh lebih berbahaya karena memutus akses pangan dan pendidikan warga, sementara mayoritas pekerja sektor informal yang tidak memiliki slip gaji dipaksa menanggung beban pembuktian bahwa mereka benar-benar miskin," jelasnya.
