loading...
TOKYO - Jepang berupaya keras untuk menarik warga negara asing guna meningkatkan perekonomiannya yang lesu. Tetapi kini persepsi bahwa jumlah warga negara asing terlalu banyak telah mendorong pembentukan satuan tugas baru, Itu juga karena persaingan untuk mendapatkan suara semakin ketat menjelang pemilihan umum nasional hari Minggu.
Isu ini menjadi agenda politik menjelang pemilihan majelis tinggi, sebagian karena adanya partai pinggiran yang mempromosikan kebijakan "utamakan Jepang", sebagai bentuk penghormatan terhadap retorika nativis Presiden AS Donald Trump.
Pekerja Asing Jadi Ancaman, 3 Alasan Jepang Bentuk Satuan Tugas untuk Utamakan Warga Lokal
1. Banyak Warga Asing Sering Melakukan Kejahatan
Perdana Menteri Shigeru Ishiba meluncurkan gugus tugas tersebut – yang secara resmi bernama Kantor untuk Promosi Masyarakat Koeksistensi Harmonis dengan Warga Negara Asing – pada hari Selasa, dengan alasan "kejahatan atau perilaku mengganggu yang dilakukan oleh beberapa warga negara asing," serta "penyalahgunaan berbagai" sistem pemerintahan yang tidak tepat.
Negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia ini memiliki sejarah panjang kebijakan imigrasi yang ketat, dan budaya isolasionisme yang kuat.
Namun, dengan populasi yang menua dengan cepat dan angka kelahiran yang menurun, Jepang secara bertahap membuka diri terhadap pekerja asing dan mencari lebih banyak wisatawan internasional.
Para ahli memperingatkan bahwa menutup pintu gerbang dapat memperburuk krisis demografi dan membahayakan industri pariwisata.
Berikut adalah informasi yang kami ketahui tentang gugus tugas tersebut dan mengapa warga negara asing menjadi isu pemilu:
Baca Juga: Israel Klaim Sudah Melobi Etiopia, Indonesia, dan Libya untuk Menampung Pengungsi Palestina
2. Aturan Warga Asing Diperketat
Ishiba menggambarkan kantor baru tersebut sebagai "pusat komando" yang mengoordinasikan kebijakan bagi warga negara Jepang dan warga negara asing. Beberapa bidang yang akan dicakupnya antara lain imigrasi, akuisisi lahan oleh warga negara asing, dan asuransi sosial yang belum dibayar, tambah Ishiba.
Ia berjanji untuk "mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang tidak mematuhi aturan."
