Pejabat Didorong Naik Angkutan Umum, Dirut TransJ Yakin Dampaknya Positif

4 hours ago 3

Jakarta -

Direktur Utama TransJakarta (TransJ) Welfizon Yuza menilai dorongan agar pejabat menggunakan transportasi umum adalah hal baik. Dia mengatakan pejabat naik transportasi umum akan memberi dampak positif.

"Ya, tentu kami menyambut baik diskusi dan wacana publik yang saat ini berlangsung. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan publik tentu ini akan menjadi semakin baik," ujar Welfizon saat ditemui wartawan di kantor pusat TransJakarta, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025).

Dia meyakini warga akan mencontoh pejabat dengan ikut menggunakan angkutan umum. Menurutnya, hal itu akan menambah jumlah pengguna angkutan umum.

"Begitu ada pemimpin atau atasannya menggunakan public transport, itu akan memberikan dorongan yang sangat besar untuk masyarakat secara umum menggunakan public transport," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Welfizon mengatakan kebijakan perbaikan layanan transportasi umum juga bakal lebih mudah. Dia meyakini integrasi antarangkutan umum bisa mudah diwujudkan jika pejabat juga menjadi pengguna transportasi umum.

"Kami melihat ini akan menjadi potensi yang besar pada saat pemimpin-pemimpin kita menggunakan public transport, maka perbaikan layanan itu pasti akan berdampak cukup signifikan. Termasuk juga koordinasi antarbidang itu akan sangat cepat terjadi. Masing-masing pemimpin kita turun menggunakan public transport. Hal-hal yang selama ini menjadi kendala di lapangan terkait dengan integrasi, itu akan makin mudah untuk didorong oleh berbagai pihak," ujarnya.

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar pejabat menggunakan transportasi umum. MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. Dia mengatakan pejabat yang diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

Dia mengatakan pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik angkutan umum.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.

(haf/haf)