Jakarta -
KPK menetapkan enam orang tersangka, termasuk tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam perkara suap dan gratifikasi impor barang. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai pertemuan tatap muka dalam administrasi atau sebuah transaksi rawan disalahgunakan untuk praktik korupsi.
"Ya, kalau menurut saya sih, ini ada dua yang bisa jadi penyebab. Yang pertama, integritas orang tersebut ya, oknum-oknum tersebut. Yang kedua, kita masih lebih banyak semua proses itu mengandalkan pertemuan orang dengan orang. Seharusnya sudah harus mulai main di digital, jadi mengurangi, ini sama juga dengan di pajak, gitu loh," kata Mekeng saat dihubungi, Sabtu (7/2/2026).
Mekeng menyoroti praktik tatap muka di luar negeri juga masih terjadi, tetapi pejabatnya memiliki integritas yang tinggi. Ia menyebut semestinya dari awal pejabat di RI ditanamkan budaya anti korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terus yang kedua memang juga, ini tergantung daripada individualnya. Di luar negeri meskipun ada juga yang bertemu dengan orang, tapi orang-orang itu kuat sekali integritasnya. Jadi mestinya dari awal, dari anak didik, dari bawah ditanamkan bahwa korupsi itu sesuatu yang tidak benar," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menilai ada faktor biaya hidup hingga kekhawatiran jaminan di hari tua. Ia menyebut faktor ini seperti lingkaran setan yang berputar di sekitar wilayah itu saja.
"Mungkin adalah memang biaya hidup yang tidak memadai, gaji tidak memadai. Jadi orang berpikir bahwa kalau dia pensiun nanti dia mau hidup dari mana? Jadi selama masih ada jabatan yang bisa itu, mereka cari uang untuk simpan buat hari tua. Jadi tidak ada jaminan hari tua yang membuat mereka 'udahlah cukup', dengan ada jaminan hari tua mereka tidak mau melakukan itu," ujar Mekeng.
"Tapi kan kita kan tidak ada jaminan hari tua yang memadai. Jadi ini boleh dibilang satu lingkaran setan yang berputar di situ-situ aja gitu loh," tambahnya.
Ia menilai perubahan sistem yang dilakukan saat ini mungkin akan terlihat hasilnya 10 atau 20 tahun lagi. Ia menyebut yang terpenting ditanamkan adalah integritas dari masing-masing pejabat.
"Dari akar, dari awal. Mungkin kalau sekarang mungkin ini, tapi kalau kita mau perbaiki itu dari awal, dari kecil, itu mungkin hasilnya nanti sekitar 10 tahun, 20 tahun lagi baru kita rasakan. Tapi untuk jangka pendek ini, ya mudah-mudahan selektifnya harus ketat bener gitu," kata Mekeng.
"Untuk mungkin uji integritasnya ke situ dan yang ketiga ada jaminan juga orang kalau misalnya pensiun itu dia masih bisa hidup yang layak. Kalau nggak nanti mereka akan pusing," imbuhnya.
(dwr/idn)
