Partisipasi Pemilih di Pilkada: Pilgub 71,39%, Pilbup 74,41%, Pilwalkot 67,74%

Jakarta -

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dibanding Pilpres dan Pileg 2024. Afif mengatakan penurunan partisipasi pemilih itu menjadi catatan bagi penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Afif dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025). Afif mengatakan partisipasi pilwalkot menjadi terendah dibanding pilgub dan pilbup.

"Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pilgub dan wakil gubernur sebanyak 71,39% di 37 provinsi. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41% di 415 kabupaten, dan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota sebesar 67,74% di 93 kota," ujarnya.

Afif mengakui persentase tersebut sangat jauh jika dibanding Pilpres dan Pileg 2024. Dia pun mengatakan hal itu akan menjadi catatan untuk penyelenggara pemilu ke depannya.

"Kalau kita mengacu pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81%. Ini menjadi catatan buat kita semua," kata Afif.

Lebih lanjut, Afif mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaran Pilkada 2024. Salah satunya, kata dia, Pilkada 2024 beririsan langsung dengan Pemilu 2024.

"Jarak waktu yang terlalu dekat antara penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak," ujarnya.

"Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota," sambungnya.

Selain itu, kata dia, faktor cuaca pun menjadi salah satu kendala lainnya. Dia mengatakan kondisi cuaca di November sangat tidak menentu, sehingga berdampak pada distribusi logistik.

Kemudian, ada pula tantangan anggota KPU di daerah yang sudah habis masa jabatan menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Meski begitu, Afif memastikan penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lancar.

"Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun bisa kita siapkan semua. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat," ujarnya.

"Tahun 2024 menjadi tahun politik di mana masyarakat masih terbawa isu di pemilu nasional, pilpres, pileg dan seterusnya, ini juga menghangatkan situasi pilkada dan maraknya informasi hoax media sosial, ini juga menyemarakkan pilkada kita. Perlu upaya masif untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat," imbuh dia.

(amw/rfs)