Jakarta -
Direktur Eksekutif Center for Detention Studies (CDS) Gatot Goei mengatakan faktor ekonomi menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemui pada penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan). Gatot menyebut, berdasarkan hasil pengamatan CDS, banyak tahanan atau warga binaan (narapidana) yang mengaku melakukan kejahatan atau tindak pidana karena kondisi finansial mereka.
"Kalau dilihat dari demografi tindak pidananya, bisa dikatakan separuh dari isi hunian kita itu masuk penjara karena faktor ekonomi," kata Gatot kepada detikcom pada Kamis (13/8/2026).
Gatot mencontohkan penghuni lapas yang terlibat dalam peredaran narkotika level bawah, yakni kurir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan CDS, keterbatasan pekerjaan dan minimnya penghasilan kerap menjadi alasan seseorang tergiur masuk jaringan narkotika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa seseorang itu mau mengorbankan diri untuk menjadi kurir narkoba? Dari hasil wawancara kami terhadap para kurir tersebut, karena memang faktor ekonomi, karena faktor pekerjaan. Faktor penghasilan yang terbatas sehingga mereka tergiur untuk menjadi kurir," ujar Gatot.
Oleh sebab itu, Gatot berpandangan hukuman pidana saja belum tentu membuat jera seorang napi. Ketika persoalan ekonomi tetap menghantui, maka ada potensi napi kembali dalam lingkungan kejahatan.
"Jadi memang salah satu kebutuhan dari warga binaan itu kan kegiatan keterampilan dan keahlian sebetulnya. Itu sebenarnya secara konsep sudah sesuai tuh dengan apa yang dicanangkan oleh Menteri Imipas (Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto)," ucap Gatot.
Gatot menilai aktivitas produktif dan pelatihan keterampilan di dalam lapas memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar mengisi waktu warga binaan. Program tersebut, kata dia, dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi interaksi negatif antarpenghuni penjara.
"Kenapa butuh kegiatan pelatihan keterampilan, pembekalan untuk bekerja? Ini bisa memutus rantai school of crime di dalam penjara," sebut Gatot.
Menurutnya, warga binaan yang tidak mendapatkan pembinaan dan pengawasan berisiko justru memperoleh jaringan baru selama berada di dalam lapas. "Kurir-kurir yang tidak terawasi, tidak dibina, itu keluarnya bisa menjadi bandar yang lebih besar. Karena di dalam itu mereka bergaul, dapat jaringan baru dan sebagainya," ujarnya.
Selama ini, Gatot mengatakan sistem pemasaran menjadi kendala hasil kerja atau keterampilan napi. Ia mencontohkan sebelumnya produk pertanian maupun peternakan warga binaan menghadapi hambatan ketika hendak dipasarkan.
"Selama ini produk teman-teman warga binaan atau klien Bapas mengalami bottleneck. Pada saat teman-teman beternak sapi, sapi itu tidak bisa dijual di pasar karena ada mekanismenya untuk daging-daging sapi masuk ke pasar," tuturnya.
Dalam pengamatannya di sejumlah lapas kini, Gatot melihat mulai ada upaya dari Kementerian Imipas untuk menghubungkan hasil kegiatan warga binaan dengan pasar. Pernyataan Gatot ini didasari kunjungan CDS di sejumlah lapas.
"Pengamatan saya di Nusakambangan, yang tadinya sepi sekarang sudah mulai ramai dengan kegiatan-kegiatan pertanian, peternakan, dan itu sistematis karena pekerjanya disiapkan dari warga binaan, lalu kemudian konsultannya dari profesional," kata Gatot.
Ia mengatakan unsur profesional juga mulai dilibatkan dalam distribusi dan pemasaran. Dengan demikian, hasil produksi warga binaan tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan, tetapi memiliki peluang terserap pasar.
"Distribusi, marketing dan sebagainya juga melibatkan orang-orang yang profesional, sehingga barang-barang yang diproduksi itu ada pasarnya," ujarnya.
Gatot mengatakan CDS juga mengamati kegiatan pembinaan di sejumlah wilayah lain, antara lain Lapas Tanjung Gusta dan Lapas Langkat di Sumatera Utara serta sejumlah unit pemasyarakatan di Tangerang.
Meski demikian, Gatot mengingatkan program keterampilan maupun latihan kerja tak bisa diterapkan kepada seluruh warga binaan. Ia menjelaskan tiap napi memiliki karakter, tingkat risiko hingga kebutuhan pembinaan yang berbeda.
"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bisa mengoptimalkan memisahkan mana yang betul-betul bisa yang mau bekerja, dan mana yang tidak mau bekerja, tapi kembali lagi ke pola hidupnya ya. Namun demikian kan tidak semua warga binaan itu kan intervensinya harus ketahanan pangan atau keterampilan gitu. Karena ada sebagian warga binaan itu kan misalnya tipikalnya emosional, agresif, kemudian potensial melarikan dirinya tinggi," ungkap dia.
Menurutnya napi dengan karakter ini membutuhkan penanganan yang lebih berfokus pada aspek kepribadian, psikologi hingga kepatuhan terhadap hukum, sebelum mengikuti program lainnya. "Dia harus ditempatkan di satu tempat dan intervensinya cukup dengan kepribadian, intervensi psikologi, intervensi kepatuhan hukum, kemudian intervensi terkait dengan keagamaannya," lanjut Gatot.
Gatot mengatakan pemetaan tersebut penting karena populasi penghuni lapas tidak homogen. Bahkan, menurutnya, dalam satu lapas dapat terdapat warga binaan yang ingin mengikuti kegiatan positif dan kelompok yang justru masih berupaya mempertahankan perilaku kriminal.
"Pasti ada di dalam satu lapas atau rutan itu terbelah. Ada yang memang pro terhadap kegiatan-kegiatan positif, ada yang memang maunya mengedarkan, maunya mengendalikan, maunya mempengaruhi petugas dan lain sebagainya," ujarnya.
Karena itu, Gatot menilai pemisahan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan menjadi bagian penting dalam pengelolaan lapas. "Yang tidak mau diajak berkegiatan positif, itu yang harus dibina secara khusus. Harus ada pemisahan," pungkasnya.
(aud/zap)
