Pemerintah akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menghemat konsumsi BBM. Berbagai usulan hari WFH muncul, namun diwanti-wanti tidak berdekatan dengan hari libur agar tidak menjadi long weekend.
Wanti-wanti itu disampaikan legislator di DPR. Mereka setuju dengan penerapan satu hari WFH asal tidak berdekatan dengan waktu libur Sabtu-Minggu.
Kapoksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin, mengingatkan WFH di hari Jumat berpotensi meningkatkan mobilitas di akhir pekan. Ia khawatir pemilihan WFH di hari Jumat justru bakal menjadi momen libur panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"WFH di hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan. WFH hari Jumat berpotensi berubah menjadi 'Long Weekend' karena berdekatan dengan akhir pekan," kata Khozin, Rabu (25/3/2026).
Ia pun mengingatkan kebijakan WFH harus menyasar ke target tujuan. Ia tak ingin penetapan WFH justru meningkatkan penggunaan BBM dan mobilitas warga.
"Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi," ujarnya.
Senada, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan juga mewanti-wanti hal yang sama. WFH tiap Jumat bisa ditafsirkan long weekend, yang malah akan disalahgunakan para pekerja untuk berwisata.
"Mengenai hari pelaksanaan WFH, menjadi kewenangan pemerintah untuk menetapkannya. Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).
Legislator Golkar ini menilai WFH di Jumat akan berpotensi menyimpang dari tujuan. Ia khawatir penghematan BBM justru tak dilakukan lantaran ramai-ramai memaknai WFH itu sebagai libur panjang.
"Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai," ungkapnya.
Ia pun menjelaskan pertimbangan usulan WFH di Rabu setiap minggunya. Irawan menilai ada kecenderungan, jika WFH pada Senin, pegawai bisa memperpanjang masa liburnya. Sedangkan WFH pada Kamis, menurutnya, masyarakat berpotensi mengambil cuti di Jumat dan rentang libur bisa lebih lama lagi. Menurutnya, pertimbangan dari segala aspek perlu dikaji oleh pemerintah.
"Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu," katanya.
Pemerintah Sudah Tetapkan Hari WFH
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah menko dan menteri teknis telah menyepakati hari yang akan diberlakukan work from home (WFH) per minggu. Tito menyebut pemberlakuan hari WFH itu tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan secara resmi ke masyarakat.
Tito menyebut kesepakatan itu diambil dalam rapat yang melibatkan Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya. Rapat itu membahas kajian langkah-langkah pemerintah menghadapi potensi krisis buntut konflik Timur Tengah.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito usai konferensi pers update PHTC di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Tito enggan membocorkan hari yang telah disepakati tersebut. Sebab, kata dia, hasil rapat itu masih harus dilaporkan dahulu kepada Presiden.
"Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari, yang sama, tapi saya nggak nyampaikan sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak ada masalah dengan wacana pemberlakuan WFH satu hari per pekan tersebut. Dia mengungkit skema itu pernah dilakukan semasa wabah COVID.
"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman," katanya.
Saksikan Live DetikPagi :
Simak juga Video Mendagri Ungkap Menteri Prabowo Sepakati soal WFH 1 Hari dalam Sepekan
(eva/wnv)
