Jakarta -
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mengadakan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria. Pertemuan ini untuk meningkatkan kualitas pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
"Target utama Bapak Presiden adalah dua hal utama: pendidikan vokasi bagi pekerja migran sebelum dan sesudah penempatan, serta pemberdayaan migran purna. Ke depan, pekerja migran kita harus cerdas dan memiliki keterampilan tinggi," ujar Mukhtarudin dalam keterangannya, Selasa (4/11/2025).
Mukhtarudin menyoroti keterbatasan infrastruktur kementerian yang masih menjadi tantangan, sehingga kolaborasi lintas lembaga menjadi sangat penting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terutama dalam menghadapi bonus demografi. Oleh karena itu, penguasaan bahasa asing, keterampilan, dan kompetensi harus menjadi prioritas bagi pekerja migran kita," imbuh Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menekankan upaya pencegahan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural tanpa job order yang jelas, yang sering kali menjebak mereka dalam situasi rentan.
Dari sisi pemberdayaan, program khusus untuk migran purna menjadi fokus.
"Kami akan mendorong pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah pulang agar mereka bisa mandiri dan berkontribusi di tanah air," jelas Mukhtarudin.
Selain itu, Mukhtarudin menyentuh isu penumpukan kargo barang bawaan pekerja migran yang selama ini belum optimal.
"Penanganan kargo harus ditingkatkan untuk memperlancar proses kepulangan mereka," imbuhnya.
Mukhtarudin menutup pertemuan dengan optimisme.
"Ini langkah konkret wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, pekerja migran Indonesia yang terlindungi, kompeten, dan sejahtera," pungkas Mukhatarudin.
Sementara itu, Donny Oskaria menyambut baik inisiatif ini.
"BP BUMN siap berkolaborasi, khususnya melalui BUMN di sektor pelatihan vokasi dan logistik," kata Dony.
Adapun pertemuan ini menghasilkan kesepakatan awal, termasuk peningkatan keterampilan melalui program vokasi bersama BUMN untuk sertifikasi bahasa asing dan kompetensi tingkat menengah hingga tinggi (medium-high skill).
Kementerian P2MI menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran rampung pada awal 2026 guna mendukung agenda ini.
(anl/ega)
