Menteri ATR/BPN Singgung Tumpang Tindih Lahan di RI, Siapkan Sistem Integrasi

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar rapat pelaksanaan Integrated Land Administration and Spasial Planning Program (ILASPP). Rapat itu salah satunya membahas persoalan lahan yang masih tumpang tindih.

"Semulakan program ini hanya melibatkan Kemendagri untuk tapal batas desa sama BIG untuk one map policy-nya," kata Nusron kepada wartawan di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

"Nah ini kita untuk menyempurnakan program ini, kita memasukkan Menteri Kehutanan sama Transmigrasi. Kenapa? Banyak sekali lahan hutan, lahan pekebunan, lahan transmigrasi, lahan perumahan itu yang tumpang tindih," ucapnya.

Sejumlah menteri hadir dalam pertemuan itu mulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamendagri Ribka Haluk dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Belinda Arunawati.

Nusron mencontohkan salah satu contoh lahan di Indonesia yang mengalami tumpang tindih ialah lahan sawit yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan maupun lahan transmigrasi. Dia menyebut ada 3,7 juta hektar lahan masih tumpang tindih antara hutan dengan kelapa sawit.

"Supaya pengalaman yang sudah-sudah, seperti ada 3,7 juta hektar tumpang tindih antara hutan dengan kelapa sawit tidak terulang lagi ke depan. Ini kenapa? Karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data," ungkapnya.

Menurut Nusron, melalui ILASPP, pihaknya akan melakukan pemetaan lebih spesifik mulai dari batas hutan, kawasan transmigrasi, desa, pantai hingga laut. Adapun pendanaan proyek itu menggunakan dana hibah dari Bank Dunia sebesar US$ 653 juta.

"Iya hibah dari World Bank yang US$ 653 juta. BIG US$ 292 juta, US$ ATR 340 juta. Nah ini nanti menyusul kehutanan sama transmigrasi sedang disusun," jelas dia.

Nusron menuturkan dalam rapat itu para menteri juga kepala lembaga turut meneken nota kesepahaman perihal proyek integrasi administrasi lahan dan perencanaan tata ruang yang akan dilakukan.

"Joint team untuk membuat peta bersama. Joint team itu terdiri dari ATR/BPN, Kehutanan, BIG, Mendagri karena melibatkan pemda sama Transmigrasi karena kawasan transmigrasi. Untuk apa? Untuk mengurangi tumpang tindih ke depannya, supaya tidak tumpang tindih terus-menerus," pungkasnya.

(ond/ygs)