Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan semangat pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat untuk menyejahterakan semua orang. Gus Ipul mengatakan ingin setiap anak dari keluarga miskin tidak mewarisi kemiskinan di masa mendatang.
Hal itu diungkapkan Gus Ipul saat seminar nasional bertajuk 'Menelaah Jejak Kepahlawanan Sutan Takdir Alisjahbana (STA): Kontribusi bagi Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia' di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).
"Semangat itu juga dapat kita lihat dalam ikhtiar pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Bukan persoalan gedung dan seragam, melainkan pernyataan moral negara bahwa kemiskinan orang tua tidak boleh menjadi takdir bagi anak-anaknya," kata Gus Ipul dalam sambutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Ipul mengatakan negara wajib bertanggungjawab atas akses pendidikan bagi setiap anak sehingga setiap anak mendapat pendidikan yang layak.
"Negara harus membuka jalan agar anak-anak tersebut memperoleh pendidikan yang baik, di ruang yang aman untuk tumbuh, dan keyakinan bahwa keadaan keluarga hari ini tidak menentukan seluruh masa depannya," ucapnya.
"Di sinilah simbol 'Layar Terkembang' terasa sangat kuat. Layar dikembangkan agar kapal bergerak, dan pendidikan adalah layar bagi anak-anak Indonesia, sementara karakter, disiplin, dan nilai kebangsaan adalah kompasnya," imbuhnya.
Selain itu, dia membahas persoalan sosial lain, seperti Indonesia mulai memasuki masyarakat dengan jumlah lanjut usia yang semakin besar. Menurut dia, ini sebuah tanda keberhasilan pembangunan yang juga menghadirkan tanggung jawab baru.
"Bagaimana memastikan lanjut usia tetap sehat dan tidak merasa ditinggalkan? Dan bagaimana membangun layanan perawatan yang lebih dekat dengan keluarga dan komunitas? Persoalan ekonomi perawatan akan semakin penting dan kita memerlukan sistem yang tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada keluarga, terutama perempuan, tetapi juga melibatkan komunitas dan pemerintah daerah," sambung dia.
Gus Ipul berpendapat bahwa lansia harus diperlakukan sebagai warga negara yang memiliki pengalaman dan martabat. Selain itu, penyandang disabilitas tidak boleh hanya dipandang dari keterbatasannya.
"Mereka harus memperoleh aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi," katanya.
(tsy/rfs)
