Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030. Penyerahan dokumen SK dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan jajaran pengurus.
Penyerahan dua Surat Keputusan kepada jajaran pengurus PDIP berlangsung di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Menter Hukum SUpratman Andi Agtas hadir langsung didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo.
Sementara itu, Hasto didampingi sejumlah pengurus DPP yaitu Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan peristiwa tersebut. Dia membenarkan ada dua SK yang diberikan oleh Menkum Supratman.
"Tadi, Pak Menteri Hukum menyerahkan dua SK yaitu Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2025-2030, kepada, pertama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kedua, kepada Direktur Utama Percetakan Negara Repubik Indonesia," urai Pareira.
Pareira menjelaskan sekitar dua minggu lalu DPP mendaftar secara online ke Ditjen AHU dan kelengkapan berkas secara hardcopy pun diserahkan oleh notaris yang ditunjuk PDIP kepada Ditjen AHU. Ia menambahkan, pada akhir pekan lalu, Dirjen AHU mengabarkan berkas sudah diproses dan SK sudah ada. Sehingga hari ini DPP PDIP menerima secara fisik SK pengesahan pengurusan DPP PDIP.
"Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum kepada Pak Menteri yang mewakili pemerintah dan Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK didampingi sejumlah pengurus. Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan," lanjut Pareira.
"Pak Menteri menyampaikan salam kembali ke Ibu Megawati. Pak Menteri juga menyebutkan kementerian berupaya memberi pelayanan secara cepat dan mudah dengan sistem online," ucap Pareira.
Ia menyebut dengan penyerahan dua SK dari Menkum, maka kepengurusan DPP PDIP 2025-2029 sah. "Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030 pun secara hukum sah," imbuh Pareira.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan kepengurusan periode 2025-2030 pada Kongres ke-VI PDIP di Bali awal Agustus lalu.
Berikut ini struktur lengkap pengurus DPP PDIP 2025-2030:
Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025-2030
1. Ketua Bidang Kehormatan Partai - Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya - Said Abdulla
3. Ketua Bidang Luar Negeri - Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif - Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi - Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif - Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik - Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah - Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM - Yasonna H. Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian - Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan - Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan - Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan - Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana - Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja - Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan - Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial - Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak - I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM - Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata - Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga - MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME - Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital - Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan - Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan - Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup - Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi - Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi - Andreas Hugo Pareira
29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia - Mercy Barends sebagai
Sekretariat dan Bendahara
30. Sekretaris Jenderal - Hasto Kristiyanto
31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal - Dolfie O.F.P.
32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan - Utut Adianto
33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan - Sri Rahayu
34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi - Adian Yunus Yusak Napitupulu
35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan - Yoseph Aryo Adhi Dharmo
36. Bendahara Umum - Olly Dondokambey
37. Wakil Bendahara Bidang Internal - Rudianto Tjen
38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal - Yuke Yurike
(maa/gbr)
