Menhut Cabut Izin Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan

Jakarta -

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto berkonsultasi terkait pemanfaatan hutan oleh sejumlah perusahaan yang tidak maksimal. Raja Juli berencana mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) 18 perusahaan yang total luasnya 526 ribu hektare.

"Pada hari ini saya akan menerbitkan surat keputusan menteri untuk mencabut izin PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, sebanyak 18 perusahaan dari Aceh sampai Papua ada. Luasnya total 526.144 hektare. Setengah juta hektare," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Dia mengatakan perusahaan itu tidak maksimal memanfaatkan izin dari pemerintah. Prabowo, menurut dia, meminta hutan dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.

"Di mana ada pihak swasta yang telah diberi izin untuk memanfaatkan hutan namun tidak dimaksimalkan dan Presiden memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan tadi untuk menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Raja Juli mengatakan ada perusahaan yang memiliki izin sejak 1996. Sebelum adanya keputusan pencabutan, pihaknya secara berkala mengingatkan perusahaan tersebut terkait pemanfaatan hutan.

"Macam-macam. Ada yang terbit dari 1997, ada 2010, ada 1998, ada 2006, macam-macam. Tapi kita punya kriteria untuk mekanisme mengingatkan, bersurat, dicek kembali. Sampai akhirnya saya akan cabut izinnya setelah mendapatkan izin dari Pak Prabowo Subianto," ujarnya.

"Per hari ini atau hari besok saya akan keluarkan permennya setelah tadi saya minta saran dan petunjuk dari Pak Presiden," lanjut Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, setengah juta hektare lahan hutan itu akan diambil alih pengelolaannya oleh negara. Namun dia belum menjelaskan apakah pengelolaan hutan tersebut akan diserahkan ke BUMN atau Danantara.

"Oh, iya (diambil alih) menjadi hutan negara yang nanti bisa kita terbitkan kembali izinnya. Apakah nanti dikelola oleh BUMN? Oleh Danantara, oleh Agrinas, atau apa pun," ujarnya.

(eva/haf)