Jakarta -
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan ada dua desa di Bogor yang dilelang. Yandri mengatakan pemerintah dan DPR perlu segera mengambil sikap mengenai pelelangan tersebut.
Hal itu disampaikan Yandri dalam rapat audiensi bersama Pimpinan DPR dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di ruang rapat Komisi XIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Hadir dalam rapat itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa.
"Ada 2 desa sekarang, di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, lagi dilelang, Pak Dasco," ujar Yandri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yandri mengatakan desa tersebut telah berdiri sejak 1930. Namun saat ini justru telah terpasangi pelang lelang.
"Desa ini berdiri tahun 1930, sebelum merdeka, tapi ketika tahun 80, ada salah satu perusahaan, Gunung Makmur apa itu, mengagunkan tanah ke bank, ini kredit macet, ternyata tanah itu tanah desa, dan sekarang sedang dipasang pelangnya," ujarnya.
"Saya kira ini DPR bersama pemerintah harus ambil sikap, Pak Dasco. Tidak boleh di negeri ini, yang 80 tahun Indonesia merdeka, ada desa yang dilelang, Pak," sambungnya.
Lebih lanjut, Yandri mengatakan berdasarkan data yang ada, sebanyak 3.000 desa masuk kawasan hutan. Padahal, menurut dia, para warga desa itu juga memiliki KTP dan ikut pemilu.
"Data kami sekarang hampir 3.000 desa itu masuk dalam kawasan hutan, artinya desanya kawasan hutan semua. Bayangkan ini, Pak Dasco, desanya penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua," ujarnya.
Dia pun mencontohkan Desa Sukawangi, Bogor, yang berada dalam kawasan hutan. Dia menyebut total telah ada 4 orang yang ditangkap lantaran menggarap tanah di desa tersebut.
"Mereka nggak bisa ngegarap apa-apa, kalau garap ditangkap. Sudah 4 orang yang ditangkap," ujarnya.
Selain itu, ada 16 ribu desa yang disebut berimpit dengan hutan. Akibatnya, desa-desa tersebut menjadi daerah tertinggal.
"Kenapa? Listrik nggak bisa masuk. Karena PLN nggak berani masuk, karena itu kawasan hutan. Ada di Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan, sampai hari ini nggak punya jalan Pak, dua desa," ujarnya.
"Kenapa? Dari jalan raya menuju desa itu, ini kawasan hutan, tidak boleh dibangun. APBD nggak berani masuk, tadi kata Pak Nusron takut dianggap korupsi. APBN juga nggak berani masuk," sambungnya.
Maka, menurut dia, perlu ada penyelesaian secara komprehensif mengenai persoalan tersebut. Dia mengatakan desa-desa itu perlu dikeluarkan dari kawasan hutan.
"Mungkin kami usulkan di forum yang terhormat ini, dengan kepiawaian, Prof Dasco, saya kira perlu kita mengambil langkah taktis strategis sehingga terutama desa, Pak," tuturnya.
"Jadi hampir 25 juta orang yang tersasar akibat masuk dalam kawasan hutan ini. Dan rata-rata mereka miskin, karena tidak punya infrastruktur dasar, pendidikan dasar, dan lain-lain," imbuh dia.
Lihat juga Video: Bisakah AI Bermanfaat Bagi Masyarakat Pedesaan?
(amw/gbr)
