Massa Dosen Harap Perhatian Prabowo soal Tukin: Kementerian Tak Pernah Gubris

Jakarta -

Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) menggelar demonstrasi di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aliansi dosen mengancam akan mogok mengajar jika tunjangan kinerja (tukin) tak segera dicairkan.

"Jadi kalau misalnya ini sudah mentok, maka mau tidak mau dan kami terpaksa akan melakukan aksi untuk mogok mengajar nasional," ujar Ketua Koordinator Nasional Adaksi, Anggun Gunawan, di kawasan Monas, Senin (3/1/2025).

Anggun mengatakan mereka unjuk rasa karena Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak kunjung merespons permintaan dosen aparat sipil negara (ASN) yang meminta tukin dicairkan. Mereka menuntut pernyataan resmi dari Kemendiktisaintek untuk mencairkan tukin.

"Merupakan respons atas ultimatum kami kepada kementerian yang sampai saat ini itu tidak direspons oleh kementerian ya. Jadi kami mau ultimatum kepada kementerian sejak tanggal 14 Januari untuk menteri bisa memberikan pernyataan resmi kepada kami terkait dengan tukin ini seperti apa," ujar Anggun.

"Sampai tanggal 24 Januari itu tidak ada respons dari kementerian. Kami hanya mendengarkan pernyataan dari media gitu kan ya dari pihak kementerian," tambahnya.

Aliansi dosen menaruh harap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberi perhatian kepada para pendidik. Dia mengatakan Prabowo punya hak prerogatif agar para dosen menerima hak tukin.

"Karena kami tidak pernah digubris oleh kementerian ya oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, maka kami untuk aksi kali ini fokus kepada Presiden Prabowo karena Presiden punya hak untuk anggaran Dan Presiden punya hak prerogatif gitu kan ya," ujar Anggun

Anggun mengatakan hal tersebut karena melihat Presiden Prabowo kerap merespons berbagai isu seperti kesejahteraan hakim dan kenaikan PPN 12% yang dibatalkan. Terlebih lagi menurut Anggun kesejahteraan dosen masuk program quick win.

"Kami berharap Presiden Prabowo juga memberikan semacam kebijakan hukum yang sama untuk hakim ataupun juga membatalkan PPN 12% gitu kan ya. Jadi kami berharap Pak Prabowo itu terbuka hatinya untuk memikirkan," ujar Anggun.

"Jadi kami berharap Pak Prabowo mau untuk memperhatikan kesejahteraan dosen karena kata menteri itu tukin dosen merupakan quick win dari programnya Pak Prabowo," tambahnya.

(jbr/jbr)