Masih Kaji Wacana Bantuan dari APBN, KPK Dorong Sistem Parpol Transparan

Jakarta -

KPK masih mengkaji wacana tambahan dana partai politik (parpol) dari dana APBN (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara). Untuk mewujudkan tambahan dana parpol tersebut KPK mendorong adanya perubahan sistem parpol yang lebih transparan dan akuntabel.

"Kajian masih berjalan. Jadi sebetulnya metode pembiayaan tersebut sudah kita lakukan, dalam pada kajian 2011, kita juga sudah mengusulkan adanya bantuan keuangan politik," kata Jubir KPK, Budi Prasetyo saat dihubungi, Kamis (22/5/2025).

"Sejauh ini KPK juga melalui Stranas pencegahan korupsi juga mendorong adanya banpol tersebut, sekaligus dibarengi dengan implementasi sistem integritas partai politik. Sehingga tentu untuk menciptakan iklim partai politik yang bersih dan berintegritas, kita tidak bisa hanya mengandalkan peningkatan banpol tapi juga harus mendorong sistem parpol yang lebih transparant dan akuntabel," lanjutnya.

Tak hanya itu, KPK juga mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan efisien. Sehingga bisa menekan biaya politik yang mahal.

"Sebagai pembeda dari kajian 2011 dengan apa yang dilakukan KPK sekarang adalah cakupannya. Untuk kajian kali ini kita lebih komperhensif karena memotret berbagai permasalahan sebelum, saat dan sesudah pemilu, bagaimana pembiayaannya. Dengan demikian kita juga berharap, kita bisa mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif, lebih efisien, sehingga kita bisa menekan besarnya biaya politik," ujarnya.

Budi menyampaikan, KPK tengah berdiskusi dengan sejumlah stakeholders terkait agar biaya politik ke depan tidak menelan anggaran besar. Diskusi dilakukan dengan partai politik, penyelenggara dan pengawas pemilu serta pemerintah.

"Jadi untuk memotret permasalahan yang lebih komperhensif, KPK tentu tidak cukup hanya berdiskusi dengan partai politik saja, tapi juga KPK melakukan diskusi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, kemendagri dan juga tentunya Kementerian Keuangan khususnya Dirjen anggaran. Karena hal itu juga terkait dengan pembiayaan nantinya," ucapnya.

"Saat ini terkait dengan bantuan keuangan politik tersebut menjadi dua yaitu dari APBN dan juga APBD. Pada bantuan keuangan di daerah yang bersumber dari APBD, baik provinsi, kota ataupun kabupaten, itu juga disesuaikan dengan kemampuan APBD setiap daerah. Sehingga kita membuat range, namun nantinya atau yang sebelumnya itu disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya merespons usulan KPK agar dana parpol ditambah dari APBN. Bima Arya mengaku sudah membahas usulan itu bersama KPK.

Bima Arya menyebut solusi masalah pendanaan partai politik di Indonesia menjadi salah satu kunci agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ia lantas menjelaskan dua model pendanaan parpol yang digunakan di berbagai negara.

"Ada dua model pendanaan, yaitu donasi swasta dan individu seperti di Amerika atau subsidi dari negara yang dominan seperti di Jerman dan Swedia. Bantuan negara dimaksudkan untuk mencegah partai tergantung pada kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Tapi aturannya sangat ketat soal penggunaannya," kata Bima Arya kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Sementara itu, Indonesia menerapkan dua model tersebut. Usulan menambah dana parpol dari APBN, kata Bima, memang banyak disampaikan para akademisi, termasuk KPK. Bahkan merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

Menurut Waketum PAN ini, alokasi dana itu harus diperkuat dengan sistem integritas partai, sehingga penggunaannya akan menjadi jelas.

"Namun alokasi dana ini mutlak harus diiringi dengan penguatan sistem integritas partai. Harus jelas penggunaannya, yaitu untuk penguatan fungsi partai dan bukan untuk pengurus partai. Ini sudah ada konsepnya dalam SIPP (Sistem Integritas Partai Politik)," ujarnya.

Adapun lima komponen sistem integrasi partai adalah Kode Etik Partai Politik, Demokrasi Internal Partai, Sistem Kaderisasi, Sistem Rekrutmen, dan Keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel.

(dek/aud)