MAKI Optimistis Paulus Tannos Bisa Dipulangkan ke RI Pekan Depan

Jakarta -

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyambut baik upaya mengekstradisi buronan kasus korupsi proyek KTP elektronik, Paulus Tannos. MAKI menilai langkah ini bisa 'pecah telur' karena selama ini buronan yang lari ke Singapura tidak bisa dipulangkan.

"Apapun gembira, ada proses yang pemulangan Paulus Tannos dan ini saya yakin sih 'pecah telur' karena selama ini di Singapura pelarian-pelarian buron tidak bisa dipulangkan karena memang belum ada perjanjian ekstradisi," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

"Kemarin ada perjanjian ekstradisi dan ini ada pemulangan, dan ini pecah telur istilahnya," imbuhnya.

Boyamin mengaku yakin Paulus Tannos bisa segera dibawa ke Indonesia. Paling tidak, kata Boyamin, pekan depan Paulus Tannos bisa dipulangkan.

"Kita sambut gembira, mudah-mudahan minggu depan habis liburan ini Paulus Tannos bisa dipulangkan kan," kata Boyamin.

Boyamin optimistis pemberantasan korupsi ke depan akan semakin lebih baik. Terlebih, kata Boyamin, sudah tidak ada lagi 'surga' pelarian buron setelah adanya perjanjian ekstradisi.

"Ini akan menjadikan pemberantasan korupsi ke depannya akan bagus karena orang-orang yang lari ke Singapura akan bisa dipulangkan ke Indonesia," kata Boyamin.

"Jadi ini titik balik bagi orang-orang yang selama ini berani korupsi dengan cara segera kabur ke Singapura kalau ketahuan korupsinya dan merasa aman di sana sudah tidak ada tempat aman untuk bersembunyi," imbuhnya.

Paulus Tannos Ditahan Sementara di Singapura

KBRI di Singapura memfasilitasi proses penahanan sementara (provisional arrest) terhadap buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT). KBRI Singapura memfasilitasi penahanan di Changi Prison selama 45 hari ke depan.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi Paulus Tannos.

"Provisional arrest dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi," ujar Suryo, seperti dilansir Antara, Jumat (24/1).

Penahanan tersebut dilakukan setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan provisional arrest request (PAR) dari pemerintah Indonesia pada 17 Januari 2025.

KBRI Singapura bekerja sama dengan atase Kejaksaan dan atase Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memfasilitasi proses PAR sejak awal melalui koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung Singapura dan lembaga antikorupsi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

"Ini merupakan implementasi pertama Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, yang menunjukkan komitmen kedua negara dalam menegakkan hukum dan hasil kesepakatan bilateral," tambahnya.

(whn/gbr)