KPK Panggil Direktur Kemendagri Drajat Wisnu Terkait Kasus e-KTP

Jakarta -

KPK memanggil Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan (DWS) sebagai saksi. Drajat Wisnu akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik)," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

"DWS, ASN Kemendagri," tambahnya.

Drajat diketahui merupakan Ketua Panitia Pengadaan e-KTP. Dalam persidangan pada 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Drajat mengaku pernah diminta mengantarkan uang ke kompleks DPR. Namun Drajat tak tahu identitas penerima titipan tersebut.

"Pernah sekali di kompleks DPR," ujar Drajat saat ditanya soal pengantaran uang dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).

Saat ditanya jaksa, Drajat mengaku tidak mengetahui identitas perempuan penerima duit yang diantarkan. Drajat mengantarkan uang atas perintah Irman, terdakwa e-KTP yang saat itu menjabat Dirjen Dukcapil Kemdagri.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat dua orang sebagai tersangka. Kedua tersangka tersebut yaitu Paulus Tannos dan Miryam S Haryani.

Paulus Tannos diumumkan KPK sebagai tersangka sejak Agustus 2019. Paulus sempat buron hingga akhirnya ditangkap di Singapura.

Dalam kasus ini, PT Sandipala Arthaputra, perusahaan milik Tannos, menjadi salah satu pihak yang diperkaya terkait proyek e-KTP. Perusahaan itu disebut menerima Rp 145,8 miliar.

Sementara itu, Miryam S Haryani merupakan anggota DPR RI 2009-2014. Dirinya telah menjalani hukuman 5 tahun penjara atas keterangan palsu.

(ial/azh)