Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seleksi terbuka untuk enam jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama khusus. Seleksi tersebut ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN).
"KPK membuka seleksi terbuka untuk enam jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau setara dengan eselon II," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Berikut daftar jabatan yang dibuka:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Kepala Biro Hukum,
- Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat,
- Direktur Penyelidikan,
- Direktur Penuntutan,
- Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V,
- Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.
Seleksi akan dibuka pada 20 Oktober 2025 dan pengumuman kandidatnya akan disampaikan pada Desember 2025.
"Seleksi ini bertujuan untuk menjaring pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen tinggi untuk menduduki jabatan strategis di KPK," ucapnya.
Tahapan seleksi meliputi administrasi, makalah, asesmen kompetensi manajerial, kesehatan, dan presentasi makalah serta wawancara. Seleksi untuk jabatan itu dilakukan melalui mekanisme terbuka.
"Untuk menjamin integritas proses seleksi, kami perlu menegaskan bahwa untuk seleksi ini tidak dipungut biaya apa pun," ujarnya.
Berikut syarat untuk mengisi jabatan tersebut:
- Berstatus PNS aktif;
- Rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- Pendidikan minimal S1, khusus untuk Kepala Biro Hukum wajib S-1 Ilmu Hukum;
- Pengalaman jabatan relevan minimal 5 tahun;
- Pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b).
- Adapun para pelamar hanya dapat memilih satu jabatan dari enam posisi yang tersedia
Proses seleksi akan dilakukan oleh pansel yang terdiri dari sembilan orang eksternal dan enam orang internal KPK. Berikut daftar pansel yang menyeleksi:
Eksternal
1. Sang Made Mahendra Jaya (Irjen Kementerian Dalam Negeri)
2. Dhahana Putra (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum)
3. Pratama Dahlian Persada (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC)
4. Sudharmawati Ningsih (Pejabat Mahkamah Agung)
5. Heru Susetyo (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia)
6. Ranu Miharja (Eks Jaksa/Eks Deputi KPK, Konsultan)
7. Gandjar L Bonaparta (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
8. Taufik Rachman (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
9. Judhi K (Transparency International Indonesia).
Internal
10. Wawan Wardiana (Deputi Pendidikan & Peran Serta Masyarakat)
11. Asep Guntur Rahayu (Plt Deputi Penindakan & Eksekusi)
12. Eko Marjono (Deputi Informasi & Data)
13. Haerudin (Kepala Sekretariat Dewas)
14. Agung Yudha (Plt Deputi Koordinasi & Supervisi)
15. Aminuddin (Plt Deputi Pencegahan & Monitoring)
(ial/haf)
