Jakarta -
Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri menggelar diskusi panel dalam rangka menyikapi isu atau kejadian belakangan yang berdampak pada kepercayaan publik pada Polri. Peran polsek ditekankan sebagai garda terdepan organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Mengelola personel Polri yang jumlahnya mencapai 490.000 lebih memerlukan keseriusan dan ini butuh waktu yang tidak sebentar," ujar Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam focus group discussion (FGD) peningkatan kinerja kapolsek di Polda Jajaran, Jumat (24/1/2025).
Komjen Dedi mengatakan diskusi ini penting digelar karena salah satu cara Polri untuk memperoleh masukan dari para pakar. Diharapkan diskusi ini dapat menjadi solusi untuk pembenahan Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"FGD ini sangat penting, dan masukan dari narasumber dan jajaran akan sangat membantu untuk membenahi permasalahan di tubuh Polri," ucap Komjen Dedi.
Komjen Dedi menyoroti kejadian menonjol di akhir 2024 yang berdampak negatif pada pandangan masyarakat ke Polri. Dia menekankan kepada jajaran kapolsek yang mengikuti FGD ini bahwa peran polsek adalah sebagai ujung tombak organisasi.
"Polsek adalah ujung tombak dari organisasi. Sebanyak 46 persen pengaduan masyarakat yang masuk ditujukan untuk Polsek," tutur Komjen Dedi.
Dia menekankan agar jajaran menerima semua laporan masyarakat. "Tidak boleh ditolak," tegas Komjen Dedi.
Dia yakin 80 persen permasalahan di Polri akan teratasi bila masalah-masalah di satuan kewilayahan dibenahi.
Ketua Harian Komisi Kompolnas Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo sepakat dengan Komjen Dedi soal peran polsek. Dia menerangkan masyarakat, terutama di kota-kota besar, banyak menyoroti pemasalahan yang terjadi di tubuh kepolisian. Dan dia melihat setiap Polsek memiliki permasalahan berbeda, sehingga perlu langkah mitigasi yang berbeda.
"Polsek dapat diklasifikasi menjadi beberapa kelompok yaitu polsek perkotaan, polsek perbatasan dan polsek pedalaman. Setiap polsek harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di wilayahnya," ucap Arief.
Sementara itu Kabareskrim Polri periode 2009-2011 Komjen (Purn) Ito Sumardi melihat lembaga Polri saat ini sedang disudutkan oleh masyarakat dan media. "Perlunya kesadaran dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik dan kita sangat berharap Polri dapat menjadi lembaga yang disegani, dihormati dan dipercaya," kata Ito.
Sementara itu Guru Besar Universitas Airlangga Prof Nur Basuki Minarno mengatakan polisi harus adaptif dan partisipatif terhadap perkembangan yang terjadi. Dia pun menyoroti soal kualitas akademis anggota Polri.
"Kualitas SDM setiap polisi harus terus ditingkatkan. Masih banyak anggota Polri yang lulusan SMA. Pendidikan menjadi prioritas karena polisi harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang melapor kepada polisi, " ujar Nur Basuki.
Praktisi media Totok Suryanto menganggap wajar bila banyak kritikan dari masyarakat terhadap Polri karena besarnya harapan kepada institusi ini. "Oleh karena itu polisi harus kembali ke jati dirinya yaitu lembaga yang disegani dan dibutuhkan masyarakat,"ujar Totok.
Diskusi yang dipandu pengamat sosial Devie Rahmawati. Dalam diskusi ini, seluruh narasumber sepakat bahwa kualitas SDM polisi harus terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.
Diskusi ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Biro SSDM Polri, Irjen Pol (P) Ronny F. Sompie, Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto, Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto, dan Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika. Diskusi ini juga diikuti oleh Kapolda dan Kapolres jajaran di 36 Polda secara virtual.
(aud/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu