Jakarta -
Komisi XIII DPR rapat kerja mengenai anggaran dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Anggaran yang diusulkan Pigai ditolak Komisi XIII DPR.
Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya tidak menerima anggaran yang diusulkan Menteri Pigai. Ia meminta Pigai memperbaiki usulan tersebut.
"Jadi ibu bapak semua dengan segala hormat kita rapat berikutnya kita tak ada kesimpulan hari ini, kita terima KemenHAM setelah perbaiki anggarannya. Gitu ya," kata Willy saat rapat di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Willy beralasan usulan anggaran yang disampaikan Pigai terkesan lebih besar pasak daripada tiang. Selain itu, ia menyebut program yang hendak dilakukan Kementerian HAM juga tidak jelas.
"Jadi kami belum bisa beri persetujuan dan kita pending rapat ini, karena ini lebih besar pasak daripada tiang, kemudian harus ada clear order. Apa sih tadi ini kan bukan kementerian teknis, jadi mereka tidak beri direct services tapi services seperti apa yang harus clear," ucap dia.
Willy mengatakan Pigai menyusun anggaran secara gelondongan. Ia menegaskan anggaran harus disusun secara detail dan terukur.
"Kami minta ini harus detail Pak, kalau tidak detail tidak bisa Pak, kalau gelondongan begini variabelnya tadi tak terukur. Benar HAM itu intangible, tapi instrumen tangible, program harus tangible, kalau nggak ya nggak mungkin. Ini kan cari kucing hitam di kamar yang gelap, tidak bisa seperti itu, kalau jadi science harus terukur," tegas Willy.
"Jadi kami dengan segala hormat Pak Menteri untuk kemudian kita pending rapat ini, kita rapat lagi untuk refocusing dan restrukturisasi perbaikan anggarannya," lanjut dia.
Respons Pigai
Pigai lantas merespons penolakan tersebut. Ia menerima semua masukan dari para anggota Komisi XIII DPR.
"Iya saya sendiri semua masukan itu sangat berkualitas, objektif, imparsial, jadi tadi saya sudah mendengar sampai pada ini hampir 1,5 tahun ya, 1 tahun 7 bulan kami bentuk kementerian baru ini. Kami sampai sekarang perlu, merasa belum memberikan pelayanan yang maksimal," tutur Pigai.
Namun demikian, ia mengatakan, terlepas dari pelayanan yang tak maksimal, kementeriannya selalu jadi sumber pemberitaan. Karena itu menurutnya tetap ada nilai plus dari kementeriannya.
"Tapi kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang ada di berita nasional, ini harus akui juga, saya tidak pernah datang podcast, wawancara, tapi semua itu hasil real di lapangan, wartawan profesional tidak mungkin asal muat. Salah satu kementerian yang ada di berita nasional," tuturnya.
(maa/azh)
