Jakarta -
Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay menyoroti Menteri Pariwisata (Menpar) Widyanti Putri Wardhana yang menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR dalam rapat kerja melalui media sosial. Saleh mengatakan seharusnya Widiyanti menjawab pertanyaan tersebut di forum rapat.
Hal itu disampaikan Saleh saat membuka rapat kerja bersama Menpar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Saleh mengatakan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh Menpar.
"Kemarin kan sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Menteri, tapi belum semua, masih banyak yang belum," kata Saleh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh mengatakan beberapa pertanyaan memang telah ditanggapi Widiyanti melalui media sosial. Namun, menurut dia, forum rapat merupakan tempat yang tepat untuk menyampaikan jawaban sekaligus membuka ruang diskusi.
"Kalau kita mau melanjutkan yang pertama yang 2025 karena masih ada beberapa pertanyaan (anggota Komisi VIII saat pendalaman rapat sebelumnya) yang belum terjawab walaupun sudah dicicil melalui medsos, saya lihat," ujarnya.
"Ya kan, ada yang dicicil lewat medsos padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat, ya kan," sambung dia.
Meski begitu, Saleh tetap mengapresiasi respons Menpar yang dinilai menunjukkan semangat untuk menjawab berbagai pertanyaan anggota DPR. Dia pun menawarkan agar Menpar diberi waktu khusus untuk menuntaskan jawaban terkait evaluasi program 2025.
"Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Nggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau ya," tuturnya.
Sebagai informasi, Komisi VII DPR menggelar rapat kerja bersama Menpar pada Rabu (21/1). Dalam rapat itu, membahas terkait capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 sekaligus rencana kerja kementerian tahun 2026.
Mulanya, Widiyanti sempat memaparkan capaian Kemenpar yang berhasil meraih 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional selama 2025. Widiyanti mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 66 penghargaan.
Kemudian, dalam rapat, Saleh pun mempertanyakan manfaat dari ratusan penghargaan tersebut. Khususnya manfaat untuk masyarakat Indonesia.
"Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, penghargaan ini dan dampaknya untuk rakyat Indonesia," kata Saleh.
Beberapa hari setelah rapat, Widiyanti pun mengunggah sebuah video klarifikasi di akun media sosialnya. Widiyanti menegaskan bahwa dia tak dijemput oleh Ketua Komisi VII DPR.
"Tidak benar. Ini harus saya luruskan. Jadi kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi II. Tidak ada soal saya menolak rapat. Bahkan saya menyampaikan, 'Bapak Ketua, saya sudah mengosongkan waktu saya, saya siap rapat sampai malam.' Tapi ini tidak dikutip oleh media," kata Widiyanti di akun Instagramnya.
"Jadi banyak media nih yang menulis itu, tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya. Yang terjadi adalah karena pembahasan sangat banyak, maka pimpinan akhirnya membagi dua rapat dan akan meneruskannya kembali di minggu depan," sambung dia.
Selain itu, Widiyanti mengunggah video yang menjelaskan terkait manfaat penghargaan internasional bagi pariwisata Indonesia. Dalam video itu, Widiyanti mengatakan jika penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan global.
"Jadi penghargaan di sektor pariwisata itu merupakan bentuk pengakuan global. Ini sama sekali tidak berbayar dan diberikan oleh institusi yang kredibel, bergengsi, dan berstandar tinggi. Proses penilaiannya juga dilakukan secara independen dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pastinya," tuturnya.
"Sebagian penghargaan tersebut juga berbasis pada pengalaman dan ulasan wisatawan internasional yang telah berkunjung ke Indonesia, sehingga mencerminkan persepsi nyata terhadap kualitas destinasi, produk, dan layanan pariwisata nasional. Penghargaan ini pada dasarnya adalah apresiasi atas," imbuh dia.
(amw/yld)
