Jakarta -
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian Gaza. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendorong pemerintah untuk memperkuat diplomasi internasional dalam upaya mengirim pasukan perdamaian.
"Kami mendukung langkah-langkah strategis pemerintah, termasuk koordinasi lintas kementerian dan komunikasi intensif dengan mitra internasional, agar pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza benar-benar menjadi bagian dari solusi damai yang legitimate dan diterima secara global," kata Dave kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).
Dave mengatakan pengiriman pasukan Indonesia dalam misi perdamaian Gaza harus mengikuti kerangka hukum internasional. Dave menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan mengirim pasukan ke Gaza merupakan keinginan tulus untuk berkontribusi dalam meredakan konflik kemanusiaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan mekanisme internasional tetap menjadi acuan utama dalam pengiriman pasukan. Sebab itu, dia menegaskan Indonesia dalam mengirim pasukan akan mengikuti kerangka hukum internasional.
"Pasukan perdamaian tidak dikirim secara sepihak, melainkan melalui mandat dan koordinasi dengan lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," ujarnya.
"Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia harus melalui jalur resmi dan sesuai dengan kerangka hukum internasional yang berlaku, termasuk persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik," sambung dia.
Politikus Golkar ini menegaskan Indonesia sangat menjunjung tinggi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia. Namun dia mengatakan kontribusi terhadap misi kemanusiaan harus ditempatkan dalam kerangka hukum internasional yang sah dan transparan.
"Jika mandat diberikan oleh lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka kehadiran pasukan Indonesia bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025.
Namun rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu.
"Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza.
(amw/lir)
